Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arti Kepahlawanan pada Masa Kini

Kompas.com - 08/11/2016, 05:28 WIB

Penurunan

Selain aspek positif kepahlawanan, terekam pula kondisi memprihatinkan masa kini.

Hasil jajak pendapat Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang dilaksanakan pada 22-24 Oktober 2016 memperlihatkan pandangan menurunnya nilai-nilai kepahlawanan dalam masyarakat dan elite politik. Tercatat separuh bagian responden (50,6 persen) yang mengungkapkan hal ini.

Sebanyak 46,2 persen responden mengungkapkan nilai-nilai kepahlawanan dalam profesi tokoh politik, termasuk anggota DPR, masih lemah.

Salah satu faktor utama penyebab hal tersebut adalah aparat penegak hukum dan masyarakat yang tersekat pada pembudayaan sadar hukum.

Kesadaran hukum dalam masyarakat kurang ditunjang aspek pendidikan, sosial, dan sistem yang berlaku.

Meskipun terjadi penurunan nilai-nilai kepahlawanan dalam masyarakat dan elite politik, di sisi lain, jajak pendapat juga menemukan fakta tentang meningkatnya salah satu aspek kepahlawanan.

Dari jawaban responden terpantau cukup besarnya keberanian masyarakat masa kini untuk melaporkan berbagai tindak melanggar hukum.

Tercatat hampir separuh (48 persen) responden menyatakan kesediaannya dalam inisiatif mengungkap tindakan melanggar hukum, seperti korupsi, narkoba, dan kriminalitas.

Secara umum, hasil jajak pendapat menunjukkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan masyarakat berkutat pada dua hal mendasar, yaitu aspek rasa patriotisme dan rasa nasionalisme.

Responden yang memahami nilai-nilai kepahlawanan pada sisi patriotisme mencapai 25,1 persen. Sementara nasionalisme 14,2 persen dan yang menilai keduanya 58,8 persen.

Penjajahan ekonomi

Alih-alih sudah bebas merdeka, mayoritas responden berpandangan bahwa dominasi ekonomi oleh pihak asing terhadap Indonesia merupakan salah satu bentuk penjajahan baru.

Lemahnya daya saing dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dipersepsi sebagai salah satu bentuk penjajahan masa kini.

Selain ekonomi, pada urutan berikutnya konsumerisme juga dipandang sebagai penjajahan masa kini. Sementara penjajahan ideologi hanya dipersepsi oleh 12,1 persen responden.

Data Laboratorium Ketahanan Nasional Lemhannas (Labkurtannas) menunjukkan bahwa terjadi penurunan ketahanan ideologi di 12 provinsi pada 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014.

Peringatan Hari Pahlawan setiap 10 November tetap dinilai publik sebagai momentum penting untuk mengingat jasa-jasa pahlawan dan menanamkan ingatan kepada rakyat, khususnya bagi generasi muda.

Hampir semua responden menilai, peringatan Hari Pahlawan sangat bermanfaat untuk menumbuhkan rasa cinta kepada para pahlawan. (MG Retno Setyowati/Litbang Kompas)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com