PBNU: Pemenuhan Hak Minoritas adalah Bagian dari Keyakinan Warga Nahdliyin

Kompas.com - 07/11/2016, 18:21 WIB
Ketua bidang kebudayaan dan hubungan antar umat beragama PBNU, Imam Aziz, menampik teori bahwa telah terjadi konflik horizontal antara warga NU dengan warga PKI yang menyebabkan terjadinya peristiwa pembunuhan massal sekitar tahun 1960-an. Hal tersebut ia utarakan saat menjadi panelis di Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, di Jakarta, Selasa (19/4/2016). Kristian ErdiantoKetua bidang kebudayaan dan hubungan antar umat beragama PBNU, Imam Aziz, menampik teori bahwa telah terjadi konflik horizontal antara warga NU dengan warga PKI yang menyebabkan terjadinya peristiwa pembunuhan massal sekitar tahun 1960-an. Hal tersebut ia utarakan saat menjadi panelis di Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, di Jakarta, Selasa (19/4/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kebudayaan dan Hubungan antar Umat Beragama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Imam Aziz, menilai saat ini masih terdapat jarak antara upaya pembangunan bangsa (nation building) dan pengembangan masyarakat.

Imam mengakui nation building di Indonesia memang berjalan dengan baik namun tidak dibarengi dengan pembangunan yang berorientasi kerakyatan.

"Saya paham sampai sekarang masih ada kesenjangan antara nation building dan di satu sisi pengembangan masyarakat. Ada jeda atau gap luar biasa," ujar Imam dalam Pertemuan Nasional Program Peduli Lakpesdam PBNU di hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Imam mencontohkan banyaknya praktik diskriminasi yang dialami kelompok minoritas.

Sulitnya membuat Kartu Tanda Penduduk bagi penghayat keyakinan asli Indonesia, seperti misalnya Kaharingan, masih terjadi.

Dia memandang pemerintah dan masyarakat pada umumnya belum mampu memberikan ruang yang sama terhadap kelompok masyarakat tertentu.

"Keyakinan asli masyarakat adat masih dilihat sebagai agama yang tidak resmi," kata Imam.

Imam pun mengapresiasi Program Peduli yang diinisiasi Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU. Program ini untuk memenuhi hak kelompok minoritas di berbagai daerah.

Dia menegaskan bahwa warga Nahdliyin harus hadir dalam kerja-kerja yang terkait pemenuhan hak kaum minoritas dan memberikan dukungan pada masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya.

"Memenuhi hak masyarakat adalah bagian dari keyakinan NU, meski terhadap kelompok yang berbeda agama dan keyakinan," ungkapnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Nasional
Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Nasional
Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Nasional
Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.