Kapolri: Perangi ISIS Tak Hanya Penegakan Hukum, tetapi Juga Pencegahan

NUSA DUA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, memerangi kelompok radikal merupakan salah satu agenda utama dalam sidang umum Interpol ke-85.

Menurut dia, dalam forum tersebut, juga akan dibahas strategi untuk mencegah pengaruh ISIS masuk ke negara-negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia.

"Kerja sama internasional bukan hanya masalah penegakan hukum dan upaya paksa, tapi juga upaya pencegahan," ujar Tito di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Senin (7/11/2016).

Untuk membendung paham radikal di Indonesia dengan penegakan hukum, perlu dilakukan hubungan bilateral dengan negara lain.

Masalah terorisme bukan lagi masalah beberapa negara tertentu, tapi sudah menjadi masalah antarnegara.

Oleh karena itu, nantinya para delegasi akan berdiskusi dan mencari strategi untuk merespons isu tersebut.

"ISIS terus berkembang di negara kami seiring kemajuan teknologi. Kita harus fokus dan memperhatikan pencegahan dan penegakan hukum " kata Tito.

Oleh karena itu, dalam forum ini, Tito berharap seluruh negara berbagi pendapat terkait isu terorisme.

Ia ingin Indonesia juga dibantu dalam pertukaran informasi mengenai keberadaan kelompok radikal di luar negeri untuk diantisipasi.

"Kita belajar dari satu sama lain, karena tugas utama kita untuk melayani melindungi menjaga keamanan dunia dan memerangi kejahatan," kata Tito.

Dalam acara ini, Tito dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan menjadi pembicara utama.

Tito akan menyampaikan soal isu terorisme, sementara Susi akan menyampaikan permasalahan illegal fishing.

Secara garis besar, ada tiga isu dunia yang akan dibahas dalam forum tersebut. Ketiganya yaitu soal terorisme, kejahatan siber, dan kejahatan terorganisir.

Sidang Umum Interpol akan digelar hingga Kamis (10/11/2016). Sebanyak 162 negara dari 190 negara peserta Interpol mengirim perwakilannya ke acara ini.

Sementara itu, total delegasi dan non delegasi yang sudah mendaftarakan diri sebanyak 1.360 orang.

Dalam kegiatan ini, tak hanya Polri yang terlibat aktif sebagai penyelenggara.

Sidang umum ini juga didukung oleh sekitar 22 kementerian dan lembaga antara lain Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Narkotika Nasional, dan Kementerian Perdagangan.