YLBHI Dorong KPK Lakukan Supervisi di Komnas HAM

Kompas.com - 04/11/2016, 17:20 WIB
Pengacara publik YLBHI, Julius Ibrani di kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (3/11/2016) Lutfy Mairizal PutraPengacara publik YLBHI, Julius Ibrani di kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (3/11/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani mengatakan, penyimpangan keuangan di Komnas HAM tidak hanya melibatkan oknum tertentu.

YLBHI tengah mengkaji laporan terkait penyalahgunaan anggaran di lembaga tersebut.

"Jika sudah terinstitusionalisasi, catatan dari BPK, maka seharusnya dilakukan beberapa upaya. Cari dulu siapa yang diuntungkan, aktornya apa sistemnya bobrok. Kedua, dicari tools Komnas HAM dalam melakukan penyerapan anggaran, bukti-bukti, dan pelaporan," kata Julius, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/11/2016).

Menurut Julius, jika ada kelemahan sistem, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan supervisi di Komnas HAM.

(Baca: KPK Dalami Dugaan Penyimpangan Anggaran di Komnas HAM)

Pemidanaan terhadap okum di Komnas HAM tidak akan menyelesaikan masalah penyalahgunaan anggaran.

"KPK kirim orang ke sana (Komnas HAM), lakukan supervisi, cari titik lemah sistem pelaporan di sana," ujar Julius.

Ia menduga, penyalahgunaan anggaran di Komnas HAM tidak hanya dilakukan oleh oknum tertentu.

Sistem pencatatan keuangan di lembaga tersebut dinilainya lemah.

"Ini bedanya korupsi terlembagakan dengan korupsi insidentil seperti pengadaan barang. Itu tidak sistemik," ujar Julius.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

Nasional
KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

Nasional
KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X