Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Larang Kader Pakai Atribut Partai Selama Demo 4 November

Kompas.com - 04/11/2016, 12:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengaku dapat memahami jika ada anggota PKS yang turut berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa di depan Istana, Jakarta, Jumat (4/11/2016).

Namun, kader yang berunjuk rasa dilarang menggunakan atribut partai.

"Silahkan saja ikut aksi, tapi jangan menggunakan atribut partai. Lebih baik menggunakan atribut yang menjunjung tinggi simbol kebangsaan dan keumatan, seperti Bendera Merah Putih," kata Mustafa Kamal seperti dikutip Antara, Jumat.

(baca: Jokowi "Blusukan" ke Bandara Soekarno-Hatta)

Mustafa Kamal mengemukakan, PKS meyakini bahwa menyuarakan aspirasi adalah hak setiap warga negara yang dijamin penuh oleh konstitusi.

Kamal juga meyakini bahwa keluarga besar PKS yang turut serta dalam aksi tersebut menyadari bahwa mereka melakukannya bukan atas nama partai, sehingga tidak perlu menggunakan atribut partai.

"Jika masih ada yang menggunakan atribut partai, maka perbuatan tersebut di luar tanggungjawab partai secara institusi," sebut Mustafa.

(baca: Ikut Demo 4 November, Fadli Zon dan Fahri Hamzah Mengaku Penuhi Undangan)

Kamal menambahkan, PKS secara institusional memilih memperjuangkan aspirasi umat Islam lewat parlemen.

PKS juga berkomitmen akan terus mengawasi dan mengawal kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"PKS menginstruksikan kepada para anggotanya yang ada di DPR RI, khususnya komisi-komisi di DPR RI yang bertanggung jawab menangani masalah pertahanan, keamanan, hukum serta sosial-keagamaan, untuk terus mengawasi dan mengawal proses penegakan hukum kasus ini agar hukum sungguh-sungguh berpihak kepada kebenaran dan rasa keadilan masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Kamal mengimbau seluruh peserta aksi agar bersama-sama menjaga kebersihan dan keindahan taman kota.

Ia juga mengajak kepada para peserta aksi untuk membawa kantong-kantong kresek untuk memungut dan memilah sampah di jalan-jalan.

"Setiap peserta aksi sebaiknya membawa kantong-kantong kresek untuk memungut dan memilah sampah agar ramah lingkungan," katanya.

Ketika peserta aksi melihat sampah, lanjutnya, bisa dimasukan dalam kantong-kantong kresek sehingga ketika aksi selesai, jalanan tetap bersih, nyaman dipandang dan tidak meninggalkan masalah lingkungan hidup.

Kompas TV Demo 4 November, Polri: Tak Perlu Ada Kekhawatiran
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber ANTARA


Terkini Lainnya

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com