Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Ingin Proses Negosiasi IA-CEPA Dipercepat

Kompas.com - 03/11/2016, 15:56 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginginkan percepatan negosiasi terkait investasi dalam Indonesia Australia Comprehensif Economic Partnership Agrrement (IA-CEPA).

Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Edi Yusup mengatakan, keinginan Presiden tersebut akan disampaikan saat bertemu dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull pada 6-8 November 2016 di Australia.

"Isu yang kemungkinan akan diangkat oleh Presiden antara lain di bidang perdagangan dan investasi termasuk keinginan mempercepat negosiasi IA-CEPA," ujar Edi, saat memberikan keterangan pers, di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (3/11/2016).

Edi mengatakan, Presiden Jokowi ingin proses negosiasi perjanjian tersebut selesai paling lambat akhir 2017.

Jika disepakati, maka kerja sama di bidang perdagangan kedua negara akan meningkat.

Menurut Edi, saat ini pertemuan kelima IA-CEPA tengah berlangsung di Kota Bandung.

"Presiden akan menekankan kembali agar negosiasi ini diselesaikan paling lambat akhir 2017. Jadi kalau disepakati perdagangan kedua negara akan meningkat," kata Edi.

IA-CEPA memiliki keunikan dibandingkan kerja sama FTA Indonesia dengan negara mitra lainnya.

Pada IA-CEPA, yang dipotret dan lingkup kerja samanya adalah sektor-sektor yang sangat signifikan bagi kedua negara.

Sektor yang dapat didorong dari pengaktifan IA-CEPA adalah jasa keuangan, jasa pendidikan, dan jasa tenaga kerja seperti penempatan tenaga kerja perawat dan care giver, serta tenaga kerja pemetik/pemanen buah asal Indonesia untuk dapat bekerja di Australia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Nasional
Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Nasional
PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

Nasional
Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Nasional
Pemerintah Rancang Peta Jalan Cegah Kekerasan Anak di Ranah Daring

Pemerintah Rancang Peta Jalan Cegah Kekerasan Anak di Ranah Daring

Nasional
Saksi Sebut SYL Beli Kado Emas untuk Hadiah 'Kondangan' Pakai Anggaran Kementan

Saksi Sebut SYL Beli Kado Emas untuk Hadiah "Kondangan" Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Nasional
Saat Jokowi Mengevlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Mengevlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran...

Nasional
'Dissenting Opinion' Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

"Dissenting Opinion" Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

Nasional
Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Nasional
5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

Nasional
Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Nasional
 Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk 'Maintenance' Apartemen SYL

Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk "Maintenance" Apartemen SYL

Nasional
Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com