Kompas.com - 03/11/2016, 11:29 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai tak elok jika Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal aksi unjuk rasa yang akan berlangsung Jumat (4/11/2016) besok.

Pernyataan SBY akan dianggap bermuatan politis karena putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono juga mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017 dan bersaing dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

(Baca: SBY: Kalau Pendemo Diabaikan, sampai Lebaran Kuda Masih Ada Unjuk Rasa)

Sementara unjuk rasa Jumat menuntut Ahok untuk diproses hukum. 

 

"Kalau sudah kaitan dengan Ahok, pak SBY harus ingat, anaknya pesaing Ahok. itu yang aku lihat tidak elok," kata Ruhut saat dihubungi, Kamis (3/11/2016).

Ruhut menambahkan, langkah SBY tersebut akibat ulah "pembisik". Kaitan dengan unjuk rasa 4 November, kata dia, lebih baik diserahkan kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Jika ingin memberi masukan, SBY tak perlu menyampaikan lewat media melainkan bisa secara pribadi.

(Baca: SBY: Proses Hukum Ahok Tak Boleh Dipengaruhi Pemerintah dan Pendemo)

"Ini kan pembisik-pembisik saja. maaf saja, kan jadi banyak meme mengenai beliau (SBY). Aku sedih. Pembisik itu selektif lah. Sekarang kan kasihan. Seperti gimana SBY 10 tahun sudah berbuat banyak, dianggapnya kok jadi begitu," tuturnya.

Adapun mengenai "pembisik-pembisik" tersebut, Ruhut telah beberapa kali menyebutkannya dalam beberapa kali kesempatan.

Salah satunya saat dirinya dicopot dari posisi Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat. Beberapa nama yang sering disebut Ruhut, di antaranya Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan hingga Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin.

(Baca: SBY: Kalau Ingin Negara Ini Tidak Terbakar Amarah, Ahok Mesti Diproses Hukum)

"Ini manusia-manusia di lingkungan bapak sekarang ke kanak-kanakan. Aku sedih," ucap Anggota Komisi III DPR itu.

SBY sengaja menggelar konferensi pers untuk mengomentari soal rencana unjuk rasa massa yang menuntut Ahok untuk diproses hukum, Rabu (2/11/2016). 

SBY mengungkap ada informasi intelijen yang menyebut bahwa aksi tersebut didanai partai politik. SBY menilai 

(Baca: SBY: Info Intelijen Demo 4 November Digerakkan Parpol, Itu Fitnah dan Menghina)

Dalam jumpa pers di kediamannya tersebut, SBY tidak menyebut siapa pihak yang dituduh menggerakkan aksi tersebut. Meski demikian, dia menganggap informasi tersebut fitnah.

"Pertama, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kedua, menghina, rakyat bukan kelompok bayaran," kata Presiden keenam RI itu.

SBY juga mendesak Polri untuk memproses hukum Ahok atas dugaan penistaan agama. SBY bahkan mengingatkan Polri agar jangan sampai negara "terbakar" terkait proses hukum terhadap Ahok.

"Kalau ingin negara ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, Pak Ahok mesti diproses secara hukum. Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum," ucap SBY.

Kompas TV SBY: Jangan Asal Tuduh Siapa Penggerak Demo 4 November

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, Komisi III DPR Wawancara Dua Capim KPK Pengganti Lili

Besok, Komisi III DPR Wawancara Dua Capim KPK Pengganti Lili

Nasional
Sidang Etik Brigjen Hendra Belum Ada Kepastian, Polri: Nanti Dipimpin Wairwasum

Sidang Etik Brigjen Hendra Belum Ada Kepastian, Polri: Nanti Dipimpin Wairwasum

Nasional
Soal Kasus Lukas Enembe, Demokrat Minta KPK Hormati Hak Tersangka

Soal Kasus Lukas Enembe, Demokrat Minta KPK Hormati Hak Tersangka

Nasional
LHKPN Adang Daradjatun yang Jadi Ketua MKD DPR, Punya Harta Rp 20 Miliar

LHKPN Adang Daradjatun yang Jadi Ketua MKD DPR, Punya Harta Rp 20 Miliar

Nasional
Amnesty International Sebut Penindakan 'Obstruction of Justice' Kasus Brigadir J Belum Optimal

Amnesty International Sebut Penindakan "Obstruction of Justice" Kasus Brigadir J Belum Optimal

Nasional
Aturan PHK Karyawan, Benarkah UU Cipta Kerja Mudahkan Pemecatan?

Aturan PHK Karyawan, Benarkah UU Cipta Kerja Mudahkan Pemecatan?

Nasional
KSAL Akan Laporkan Hasil Investigasi Pesawat Bonanza ke Andika dan Prabowo

KSAL Akan Laporkan Hasil Investigasi Pesawat Bonanza ke Andika dan Prabowo

Nasional
Hakim Agung Tersangka Korupsi, Mahfud MD Putar Otak untuk Reformasi Hukum Sesuai Perintah Jokowi

Hakim Agung Tersangka Korupsi, Mahfud MD Putar Otak untuk Reformasi Hukum Sesuai Perintah Jokowi

Nasional
Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Nasional
KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

Nasional
PPP Buka Pintu bagi PKS untuk Gabung ke KIB

PPP Buka Pintu bagi PKS untuk Gabung ke KIB

Nasional
Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Nasional
Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Nasional
DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

Nasional
Jokowi: Sudah Kita Putuskan, 2 Tahun Lagi Tak Ada Impor Aspal

Jokowi: Sudah Kita Putuskan, 2 Tahun Lagi Tak Ada Impor Aspal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.