Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Luhut Jembatani Pertemuan Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 02/11/2016, 19:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski sudah tak lagi menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, tetapi Luhut Binsar Pandjaitan tetap berperan dalam konsolidasi politik pemerintahan.

Pada Senin (31/10/2016) lalu, misalnya, Luhut yang kini menjabat Menteri Koordinator bidang Kemaritiman mendampingi Presiden Joko Widodo bertandang ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Rupanya, kedekatan politisi Partai Golkar ini dengan Prabowo yang membuatnya dipilih untuk mendampingi Jokowi, bahkan hingga mengatur pertemuan tersebut.

"Presiden minta saya mengatur karena beliau tahu saya dengan Prabowo kenal baik," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Luhut mengatakan, kunjungan Jokowi itu dilakukan karena janjinya di rumah keluarga Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada 17 Oktober 2014 lalu.

(Baca: Masyarakat Dapat Belajar dari Pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo)

Jokowi yang saat itu masih berstatus presiden terpilih berjanji ke Prabowo akan bertandang ke Hambalang.

"Sudah lama dia rancang-rancang, tiba-tiba teringat," ujar Luhut.

Menurut Luhut, pertemuan tertutup antara Jokowi dan Prabowo yang berlangsung sekitar dua jam berlangsung lancar dan penuh canda tawa.

Sambil menyantap nasi goreng, Prabowo banyak memberikan masukan ke pemerintah mulai dari masalah keamanan hingga ekonomi.

Setelah selesai pertemuan, Jokowi pun menjajal menunggangi kuda milik Prabowo.

"Nah, itu saya pikir salah satu kehebatan Pak Prabowo sebagai seorang yang menjadi kompetitornya Pak Jokowi, tapi pada waktunya begitu bicara masalah NKRI, Pak Prabowo tuh tidak lagi melihat masa lalu," ucap Luhut.

Luhut pun tak menampik bahwa salah satu pembicaraan Jokowi dan Prabowo adalah terkait demo ormas Islam yang akan dilakukan di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (4/11/2016).

(Baca: Pertemuan Jokowi dengan Prabowo, Ahok Justru Komentari soal Kuda)

Demo tersebut terhadap calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama, yang dianggap telah menistakan agama.

"Intinya adalah kita ingin mau semua demokrasi jalan dengan baik. Jadi demonstrasi itu adalah hak konstitusi setiap warga negara, tapi harus bertanggung jawab. Artinya, jangan sampai terjadi huru-hara dan hal yang tidak baik. Karena itu akan merusak kredibilitas bangsa ini," ucap Luhut.

Kompas TV Prabowo: Demo Hak Konstitusional, Tapi Harus Kondusif

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com