Kompas.com - 01/11/2016, 17:22 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi masyarakat sipil menggulirkan petisi "Jangan rusak Pilkada dengan isu SARA!" di laman change.org.

Petisi tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Hingga pukul 17.10 WIB, Selasa (1/11/2016), petisi ini didukung 6.408 orang.

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, Pilkada merupakan proses pemilihan pemimpin yang tidak menimbulkan kecemasan masyarakat.

Menurut dia, Pilkada seharusnya memberikan ruang bagi setiap warga untuk bersikap kritis, rasional, dan bebas dalam menentukan pilihan.

Namun, Hendardi menilai, yang terjadi di ruang publik, khususnya dalam konteks Pilkada DKI Jakarta, justru sebaliknya. 

Isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) digunakan untuk menghimpun dukungan dan menundukkan lawan politik.

"Kita semua merasakan seolah-olah kita kembali pada situasi sebelum Sumpah Pemuda dicetuskan 88 tahun yang lalu," kata Hendardi, saat membacakan petisi, di Kantor Setara Institute, Jakarta, Selasa (1/11/2016).

Menurut Hendardi, hubungan sosial masyarakat Indonesia, terganggu sehingga mengikis kebhinekaan dan perdamaian.

"Bangsa Indonesia dibentuk dan terbentuk karena kebhinekaannya. Fakta sosio-antropologis bangsa yang plural itulah yang menjadi kekuatan dan kekayaan kita sebagai bangsa," ujar Hendardi.

Petisi ini digagas aliansi masyarakat dari lintas golongan.

Mereka antara lain akademisi Yudi Latif; Ketua Setara Institute Hendardi; Pengasuh Pondok Pesantren Dar Al Tauhid Cirebon KH Husein Muhammad; pendiri Public Virtue Institute Usman Hamid; Kooordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, Pegiat Gusdurian Allisa Wahid; dan Direktur Imparsial Al Araf (Imparsial).

Kompas TV Kampanye Hitam di Medsos, Masih Perlu Dikhawatirkan?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

Nasional
Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Nasional
Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

Nasional
Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Nasional
Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Nasional
Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Nasional
KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

Nasional
Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Nasional
Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Nasional
Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Nasional
Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Nasional
Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Nasional
Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.