Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Waspadai Pihak Ketiga Tunggangi Demo 4 November

Kompas.com - 01/11/2016, 14:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta para ulama agar mewaspadai kemungkinan adanya pihak yang menunggangi unjuk rasa 4 November 2016.

Permintaan itu dilontarkan Jokowi saat mengundang para ulama ke Istana Kepresidenan, Selasa (1/1/2016). 

Menurut Menag, pemerintah sudah mendapatkan informasi dari aparat akan potensi adanya pihak ketiga yang menunggangi demo tersebut.

(baca: Ini Seruan Para Ulama untuk Pendemo 4 November)

"Ada pihak-pihak yang kemudian ingin memanfaaat kan ini untuk misalnya mengusik NKRI. Sehingga ini harus diwaspadai betul. Bahkan juga mewaspadai pihak ketiga yang berupaya membiayai demo-demo seperti ini," kata Lukman usai mendampingi Presiden bertemu para ulama di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/10/2016).

Hadir dalam pertemuan itu para tokoh dari Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Lukman mengatakan, pemerintah memandang tidak ada yang salah dari demonstrasi.

(baca: Kepada Para Ulama, Jokowi Tegaskan Tak Akan Intervensi Kasus Ahok)

Namun, jika tidak dilakukan dengan tertib, ia khawatir demo akan lebih mudah ditunggangi oleh pihak ketiga.

"Ini imbauan kewaspadaan agar mereka yang berunjuk rasa itu lalu kemudian agendanya tidak dibajak pihak lain," ucap Lukman.

Lukman menambahkan, langkah Presiden mengundang para ulama juga untuk menegaskan bahwa saat ini proses hukum terhadap Ahok terus berjalan.

Tidak ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah.

(baca: Jokowi: Islam dan Keindonesiaan Tak Harus Dipertentangkan)

"Bukan berarti pemerintah tidak menindaklanjuti laporan-lappran yang disampaikan kepada aparat penegak hukum kita. Tapi memang sdg berproses itu," ucap Lukman.

Kompas TV 4 November, Demo Ahok Besar-besaran Digelar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com