KPK Periksa Dua Manajer PT Hewlett Packard Indonesia Terkait Proyek KTP Elektronik

Kompas.com - 31/10/2016, 17:02 WIB
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat memberikan keterangan di kantor KPK, Jakarta, Senin (31/10/2016). Kristian ErdiantoPelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat memberikan keterangan di kantor KPK, Jakarta, Senin (31/10/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa tiga orang dari pihak swasta terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis NIK tahun 2011-2012 dengan tersangka mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman.

Ketiga orang tersebut adalah Business Development Manager PT Hewlett Packard Indonesia Berman Jandry Hutasoit, Country Manager Commercial and Public Sektor PT Hewlett Packard Indonesia Sofran Irchakni dan Mantan Sales Director PT Oracle Indonesia Tunggul Baskoro.

"Ketiganya diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP dengan tersangka IR," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (31/10/2016).

Menurut Yuyuk, ketiga pihak swasta itu dimintai keterangan mengenai proses pengadaan, terutama yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi dalam proyek e-KTP.

(Baca: KPK Fokus Selesaikan 40 Kasus "Warisan", Termasuk Dugaan Korupsi E-KTP)

Hal tersebut dilakukan untuk mendalami dan mengumpulkan bukti untuk melihat kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. 

"Mereka semua ditanya mengenai proses pengadaan terutama yang berkaitan dengan peralatan IT dalam proyek e-KTP," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Irman ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Jumat, 30 September 2016.

Penyidik sudah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Irman sebagai tersangka.

Menurut Yuyuk, proyek pengadaan KTP elektronik tersebut senilai Rp 6 triliun. Sementara, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2 triliun.

Dengan demikian, Irman diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Perbuatan itu dilakukan saat ia menjabat sebagai pelaksana tugas Dirjen Dukcapil dan Dirjen Dukcapil.

Irman disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Nasional
RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

Nasional
Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Nasional
BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

Nasional
Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Nasional
Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Nasional
Menlu: Varian Delta Dominasi Penyebaran Virus Corona di Dunia, Termasuk Indonesia dan AS

Menlu: Varian Delta Dominasi Penyebaran Virus Corona di Dunia, Termasuk Indonesia dan AS

Nasional
Menlu Tegaskan Konsistensi RI di Konflik Myanmar dan Soroti Lambatnya Implementasi Konsensus ASEAN

Menlu Tegaskan Konsistensi RI di Konflik Myanmar dan Soroti Lambatnya Implementasi Konsensus ASEAN

Nasional
Firli Berharap Pegawai KPK Jadi Pelopor Bela Negara

Firli Berharap Pegawai KPK Jadi Pelopor Bela Negara

Nasional
TNI Serahkan Mesin Pesawat CASA Angkatan Pertahanan Papua Nugini yang Berhasil Diperbaiki

TNI Serahkan Mesin Pesawat CASA Angkatan Pertahanan Papua Nugini yang Berhasil Diperbaiki

Nasional
Vonis Rizieq Dikuatkan di Tingkat Banding, Kuasa Hukum: Kami Syukuri dan Jalani dengan Sabar

Vonis Rizieq Dikuatkan di Tingkat Banding, Kuasa Hukum: Kami Syukuri dan Jalani dengan Sabar

Nasional
2.000 Prajurit TNI Ikuti Pelatihan Tenaga Tracing Covid-19

2.000 Prajurit TNI Ikuti Pelatihan Tenaga Tracing Covid-19

Nasional
Menteri PPPA: Vaksinasi Covid-19 bagi Pelajar Langkah Awal Pembelajaran Tatap Muka

Menteri PPPA: Vaksinasi Covid-19 bagi Pelajar Langkah Awal Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Ini Syarat Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil...

Ini Syarat Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X