Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/10/2016, 09:36 WIB

SERANG, KOMPAS — Sesuai dengan eksistensinya, TNI adalah pembela ideologi negara, Pancasila. Salah satunya diwujudkan dengan menjadi perekat kemajemukan bangsa sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

TNI pun tak akan menoleransi gerakan yang mengancam keutuhan bangsa.

TNI menyatakan dengan tegas bahwa mereka adalah garda terdepan dalam mengelola kebinekaan Indonesia.

Setiap bentuk ancaman terhadap keutuhan bangsa yang berbineka ini akan dihadapi TNI.

"Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI harus menjadi garda terdepan dalam mengelola dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika. TNI tidak akan menoleransi gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa," kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, di hadapan penonton konser Iwan Fals di Markas Grup 1 Komando Pasukan Khusus, Serang, Banten, Minggu (30/10).

Iwan Fals kepada massa OI (Orang Indonesia, sebutan penggemar Iwan Fals), menyampaikan kerisauannya tentang menurunnya nasionalisme Indonesia belakangan ini.

Gatot mengatakan, TNI berdiri di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok, serta mempersatukan ras, suku, dan agama.

TNI juga memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu, TNI selalu setia pada UUD 1945 dan Pancasila sebagai ideologi negara.

Presiden selaku panglima tertinggi, lanjut Gatot, juga memerintahkan TNI menempatkan diri sebagai perekat kemajemukan.

"Untuk itu, sebagai alat negara, TNI tidak akan menoleransi gerakan yang mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi SARA," kata Gatot.

Gatot mengatakan, pesan tersebut ia sampaikan terutama kepada para prajurit TNI. Ia mengingatkan, agar dalam tugas menjaga keselamatan bangsa, prajurit TNI tidak ragu bertindak.

Setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan dihadapi oleh TNI tanpa ragu-ragu.

"Perintah Presiden, TNI jaga terus kebinekaan kita karena hanya dengan itu, Indonesia bisa jadi bangsa majemuk yang kuat dan solid," katanya.

Melindungi Jakarta

Secara terpisah, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengimbau masyarakat agar dewasa dalam menyampaikan pendapat dan berunjuk rasa.

"Kami berkoordinasi dengan teman-teman yang akan melakukan aksi agar jangan mudah terprovokasi. Tolong jangan sampai anarkistis. Waktu dan tempat untuk menyampaikan pendapat sudah disediakan. Kami berkomitmen melindungi dan mengamankan selama dilakukan dengan damai," katanya.

Imbauan itu merupakan respons Kapolri terhadap sejumlah provokasi yang tersebar secara viral untuk melakukan kekerasan pada aksi unjuk rasa.

Tito mengatakan, polisi akan mengambil langkah hukum terhadap pengunjuk rasa yang melakukan kekerasan dan merusak.

"Yang utama, kami didukung TNI untuk membuat rencana pengamanan agar masyarakat lebih terlindungi, lalu kami juga kerahkan anggota Brimob dari sejumlah wilayah. Intinya, kami berkomunikasi dengan baik untuk melindungi Jakarta," ujar Tito. (EDN/SAN)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com