Ambang Batas Parlemen Perlu Ditingkatkan untuk Penyederhanaan Partai

Kompas.com - 30/10/2016, 20:56 WIB
Fabian Januarius Kuwado Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menilai ambang batas parlemen ke depan perlu ditingkatkan dalam rangka penyederhanaan partai politik di Indonesia.

Paloh mengungkapkan hal itu saat berada di Makassar, Minggu (30/10/2016), menanggapi draf Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dari Pemerintah yang telah dikirimkan ke DPR.

Dalam draf tersebut, demikian Paloh menilai, Pemerintah tidak serius untuk mengefisienkan dan mengefektifkan sistem presidensial yang selama ini digunakan.

Hal itu, kata Paloh, terlihat dari staganansi besaran ambang batas parlemen, yakni di angka 3,5 persen.

"Mau ada satu juta partai kalau di luar parlemen silakan, tapi yang masuk ke parlemen harus dibatasi supaya check and balance antara legislatif dan eksekutif bisa efektif dan efisien," kata Paloh saat diwawancarai di Makassar, Minggu ini.

Sebab, kata Paloh, dengan semakin sedikit partai di parlemen, jalannya roda pemerintahan pun akan semakin efektif.

Karena itu ia mengusulkan adanya kenaikan ambang batas parlemen hingga ke angka 7 persen.

Besaran angka tersebut menurutnya akan membuat jumlah partai di parlemen semakin sederhana. Nasdem sendiri di Pemilu Legislatif 2014 memperoleh suara sebesar 6,72 persen.

"Enggak masalah bagi Nasdem kalau dicap terlalu percaya diri atau atau nantinya enggak lolos ke parlemen dengan usulan ambang batas parlemen minimal 7 persen, karena kepentingan bangsa itu di atas partai," lanjut Paloh.



EditorPascal S Bin Saju
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X