Ambang Batas Parlemen Perlu Ditingkatkan untuk Penyederhanaan Partai

Kompas.com - 30/10/2016, 20:56 WIB
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh. Fabian Januarius KuwadoKetua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh.
|
EditorPascal S Bin Saju

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menilai ambang batas parlemen ke depan perlu ditingkatkan dalam rangka penyederhanaan partai politik di Indonesia.

Paloh mengungkapkan hal itu saat berada di Makassar, Minggu (30/10/2016), menanggapi draf Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dari Pemerintah yang telah dikirimkan ke DPR.

Dalam draf tersebut, demikian Paloh menilai, Pemerintah tidak serius untuk mengefisienkan dan mengefektifkan sistem presidensial yang selama ini digunakan.

Hal itu, kata Paloh, terlihat dari staganansi besaran ambang batas parlemen, yakni di angka 3,5 persen.


"Mau ada satu juta partai kalau di luar parlemen silakan, tapi yang masuk ke parlemen harus dibatasi supaya check and balance antara legislatif dan eksekutif bisa efektif dan efisien," kata Paloh saat diwawancarai di Makassar, Minggu ini.

Sebab, kata Paloh, dengan semakin sedikit partai di parlemen, jalannya roda pemerintahan pun akan semakin efektif.

Karena itu ia mengusulkan adanya kenaikan ambang batas parlemen hingga ke angka 7 persen.

Besaran angka tersebut menurutnya akan membuat jumlah partai di parlemen semakin sederhana. Nasdem sendiri di Pemilu Legislatif 2014 memperoleh suara sebesar 6,72 persen.

"Enggak masalah bagi Nasdem kalau dicap terlalu percaya diri atau atau nantinya enggak lolos ke parlemen dengan usulan ambang batas parlemen minimal 7 persen, karena kepentingan bangsa itu di atas partai," lanjut Paloh.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Berterima Kasih Jokowi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

Demokrat Berterima Kasih Jokowi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X