Banyak Celah Korupsi Pendidikan, Menristek Dikti Diminta Awasi Ketat Oknum di Kementerian

Kompas.com - 29/10/2016, 19:22 WIB
Komisioner Ombudsman La Ode Ida Ambaranie Nadia K.MKomisioner Ombudsman La Ode Ida
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman Laode Ida meminta Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir untuk mengawasi ketat oknum di kementeriannya terkait potensi korupsi dalam sektor pendidikan.

Menurut dia, banyak kasus seperti jual beli gelar dan perdagangan ijazah yang dilakukan rektor yang dibekingi oleh oknum kementerian.

"Menteri harus memelototi, koreksi di internal. Jangan sampai dalam Kemenristek Dikti ada orang busuk yang memperdagangkan SK, ijazah, dan membiarkan kerusakan itu," ujar Ida di Jakarta, Sabtu (29/10/2016).

Ombudsman menerima sejumlah pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang dan korupsi di sektor pendidikan.

Celah tersebut antara lain dalam pengadaan barang dan jasa, penerimaan mahasiswa, pembangunan infrastruktur, dan juga pemilihan rektor. Masalah terakhir juga tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Baca juga: Ombudsman Dapat Laporan Menristek Dikti Perdagangkan Jabatan Rektor)

Ida mengatakan, jika pemilihan rektor dilakukan secara politis, maka tak heran adanya kasus jual beli gelar dan menyogok oknum untuk mengeluarkan ijazah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Masa rektor beli jabatan, jual-beli ijazah, kan aneh," kata Ida.

Oleh karena itu, Ombudsman meminta Nasir membenahi sistem di perguruan tinggi negeri.

(Baca juga: ICW: Korupsi Pemilihan Rektor Pintu Masuk untuk Korupsi Lainnya)

Sejumlah perguruan tinggi yang pemilihan rektornya bermasalah akan menjadi fokus mereka. Rektor yang terpilih nantinya akan digantikan dengan pelaksana tugas yang ditunjuk Menristek Dikti.

Setelah itu baru dilakukan pembenahan sistem di dalamnya.

"Kampus yang bermasalah akan distatus quo-kan. Untuk melahirkan orang yang punya kemampuan intelektual, kemampuan teknologi, keterampilan yang baik dalam bingkai moralitas, itu nawacita Jokowi kan di situ," kata Ida.

(Baca juga: Dugaan Korupsi Pemilihan Rektor dan Regulasi yang Rawan Intervensi)

Kompas TV Seperti Apa Pendidikan Nasional Saat Ini? (Bag. 1)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.