Kompas.com - 29/10/2016, 17:28 WIB
Komisioner Ombudsman La Ode Ida Ambaranie Nadia K.MKomisioner Ombudsman La Ode Ida
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida mengatakan, pihaknya menerima aduan masyarakat terkait dugaan permainan uang dalam pemilihan rektor sejumlah perguruan tinggi negeri.

Ia pun pernah mengingatkan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir terkait potensi tersebut.

"Saya sudah ingatkan menteri beberapa kali kasus yang kami tangani. Untung sekarang sudah mulai direspons oleh menteri," ujar Ida dalam diskusi "Populi Center Smart FM" di Jakarta, Sabtu (29/10/2016).

Menurut Ida, sebelumnya beberapa kali masukan Ombudsman soal kerawanan itu dicoba didiamkan oleh oknum di jajaran staf Kemenristek Dikti.

Namun, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengangkat wacana ini, ada respons positif dari Nasir.

Ida melihat celah potensi penyalahgunaan wewenang ataupun korupsi dalam hak suara menteri sebanyak 35 persen untuk memilih rektor. Menurut dia, semestinya ada kualifikasi ketat yang diterapkan supaya hak suara tidak salah dijatuhkan ke calon yang ada.

"Saya lihat voting block dari menteri bisa digunakan untuk saringan bagi orang yang dianggap tidak layak atau tidak punya keunggulan untuk jadi rektor. Tapi harus jelas syaratnya," kata Ida.

Terkait hak suara sebesar 35 persen itu, Ombudsman belum menentukan sikap. Namun, Ida memastikan dalam waktu dekat akan berkomunikasi dengan Nasir untuk membahas hak suara tersebut dan permasalahan lain berkaitan dengan sejumlah perguruan tinggi negeri.

"Harus memiliki standar ukuran tertentu sehingga orang bisa terpilih jadi rektor. Tidak bisa semena-mena nunjuk orang, mentang-mentang dia punya hak suara," kata Ida.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya diketahui tengah mengusut dugaan korupsi terkait pemilihan rektor di sejumlah perguruan tinggi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ziarah ke TMP Seroja di Dili, Mahfud: Mereka Pahlawan Nasional Kita

Ziarah ke TMP Seroja di Dili, Mahfud: Mereka Pahlawan Nasional Kita

Nasional
Ketika Ular Masuk Rumah, Apa yang Harus Dilakukan?

Ketika Ular Masuk Rumah, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

Nasional
Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

Nasional
Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakkan Roket RD-702 MOD4

Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakkan Roket RD-702 MOD4

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Nasional
Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Nasional
Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Nasional
Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Nasional
Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Nasional
Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Nasional
Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan 'Cuci Tangan' Pemerintah

Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan "Cuci Tangan" Pemerintah

Nasional
Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi, tetapi Tetap Diwaspadai

Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi, tetapi Tetap Diwaspadai

Nasional
Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 Tanpa Pengadilan

Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 Tanpa Pengadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.