Ombudsman: Pemilihan Rektor Tak Jauh Beda dengan Pertarungan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombdusman RI La Ode Ida mengatakan, pemilihan rektor perguruan tinggi saat ini tak lagi mempertarungkan sisi keilmuan dan moralitas. Kontes pemilihan tersebut tak ubahnya seperti pertarungan politik.

"Di kampus itu sebetulnya tidak beda dengan pertarungan politik dalam perebutan jabatan. Perguruan tinggi sudah salah arah," ujar dia dalam diskusi "Populi Center Smart FM" di Jakarta, Sabtu (29/10/2016).

Ideologi pimpinan perguruan tinggi negeri bergeser orientasinya pada kekuasaan dan materi. Tak lagi bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan, tapi membawa kepentingan pihak tertentu.

La Ode  menceritakan bahwa dirinya pernah menghadiri ujian doktor di satu universitas. Menurut dia, penguji yang dihadirkan tak relevan dengan kebidangan orang-orang yang diuji sehingga terkesan asal-asalan. Tak heran banyak orang yang mendapatkan gelar doktor dan profesor dengan mudah.

"Mereka suka buka jurusan yang banyak, tapi kualitas tidak perlu. Rektornya semua yang mengatur. Semua dekan di bawah kendalinya," kata dia.

Dirinya mengibaratkan rektor sebagai pimpinan proyek dalam perguruan tinggi. Banyak yang mengadukan ke Ombudsman soal rektor yang membangun infrastruktur atau melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa terlebih dulu tertera dalam perencanaan anggaran. Sehingga banyak fasilitas yang sebenarnya tidak diperlukan, namun disediakan karena tawaran proyek dari pihak luar. Rektor pun mendapatkan fee dari proyek itu.

"Saya ambil kesimpulan kampus kita sedang kritis, mengidap penyakit serius. Kampus dijadikan basis politik, rektor didekati politisi," katanya.

Oleh karena itu, menurut Ida, harus ada whistle blower dari dalam perguruan tinggi untuk mengungkap kebobrokan sistem. Dalam hal ini, pemerintah diminta ikut serta dalam pembenahan sistem itu agar perguruan tinggi kembali ke marwahnya sebagai lembaga pendidikan.