Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Korupsi Pemilihan Rektor Pintu Masuk untuk Korupsi Lainnya

Kompas.com - 29/10/2016, 10:44 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menganggap korupsi dalam pemilihan rektor perguruan tinggi termasuk dalam 12 modus yang terjadi dalam sektor pendidikan.

Ia mengatakan, permainan dalam pemilihan tersebut dijadikan pintu masuk bagi pemegang kuasa untuk melakukan praktik korupsi yang lebih luas.

"Korupsi pemilihan rektor pintu masuk untuk korupsi lainnya. Dia mengambil posisi ini dulu untuk mengunci sektor lain," ujar Donal dalam diskusi "Populi Center Smart FM" di Jakarta, Sabtu (29/10/2016).

(baca: KPK Usut Dugaan Korupsi Pemilihan Rektor Sejumlah PTN)

Donal mengatakan, anggaran untuk pendidikan salah satu sektor tertinggi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016, yakni Rp 424 triliun.

Berdasarkan data ICW, sektor pendidikan merupakan salah satu sektor tertinggi terjadinya tindak korupsi.

"Ini kan ironis, kalau kita lihat sangat bisa ditebak kalau melihat teori korupsi di mana ada uang, potensi korupsi makin besar," kata Donal.

(baca: KPK: Dugaan Korupsi Pemilihan Rektor Biasanya di Universitas Beraset Besar)

Korupsi yang bisa lahir sebagai dampak permainan pemilihan rektor antara lain dalam pengadaan barang dan jasa, penjualan aset perguruan tinggi, penerimaan mahasiswa, dan juga penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan jajaran di bawahnya seperti dekan-dekan fakultas.

Belum lagi praktik pungutan liar yang dilakukan oknum akademisi di perguruan tinggi itu.

(baca: KPK Akan Kaji Hak Suara Menteri Sebesar 35 Persen dalam Pemilihan Rektor)

Setidaknya ada 37 kasus menyangkut perguruan tinggi yang ditangani aparat penegak hukum. Rata-rata kasusnya terkait pengadaan fasilitas dan pembangunan infrastruktur.

"Pengadaan barang dan pembangunan itu bukan pada kebutuhan kampus, tapi apa yang diinginkan pengambil keputusan," kata Donal.

Biasanya, kata Donal, rektor yang melakukan permainan uang dalam pemilihan itu, sudah "ditandai" oleh pihak tertentu.

Pengusaha sektor barang dan jasa yang ingin menawarkan proyeknya mengincar perguruan tinggi yang rektornya bisa diajak kongkalingkong.

"Apalagi kalau orangnya terafiliasi partai tertentu. Ada benang merahnya kalau mau masuk ke kampus ini, tinggal didekati," kata Donal.

Kompas TV Mantan Rektor UNAIR Resmi Tersangka
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com