Kompas.com - 29/10/2016, 10:44 WIB
Peneliti ICW, Donal Fariz di Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (26/9/2016) Lutfy Mairizal PutraPeneliti ICW, Donal Fariz di Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (26/9/2016)
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menganggap korupsi dalam pemilihan rektor perguruan tinggi termasuk dalam 12 modus yang terjadi dalam sektor pendidikan.

Ia mengatakan, permainan dalam pemilihan tersebut dijadikan pintu masuk bagi pemegang kuasa untuk melakukan praktik korupsi yang lebih luas.

"Korupsi pemilihan rektor pintu masuk untuk korupsi lainnya. Dia mengambil posisi ini dulu untuk mengunci sektor lain," ujar Donal dalam diskusi "Populi Center Smart FM" di Jakarta, Sabtu (29/10/2016).

(baca: KPK Usut Dugaan Korupsi Pemilihan Rektor Sejumlah PTN)

Donal mengatakan, anggaran untuk pendidikan salah satu sektor tertinggi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016, yakni Rp 424 triliun.

Berdasarkan data ICW, sektor pendidikan merupakan salah satu sektor tertinggi terjadinya tindak korupsi.

"Ini kan ironis, kalau kita lihat sangat bisa ditebak kalau melihat teori korupsi di mana ada uang, potensi korupsi makin besar," kata Donal.

(baca: KPK: Dugaan Korupsi Pemilihan Rektor Biasanya di Universitas Beraset Besar)

Korupsi yang bisa lahir sebagai dampak permainan pemilihan rektor antara lain dalam pengadaan barang dan jasa, penjualan aset perguruan tinggi, penerimaan mahasiswa, dan juga penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan jajaran di bawahnya seperti dekan-dekan fakultas.

Belum lagi praktik pungutan liar yang dilakukan oknum akademisi di perguruan tinggi itu.

(baca: KPK Akan Kaji Hak Suara Menteri Sebesar 35 Persen dalam Pemilihan Rektor)

Setidaknya ada 37 kasus menyangkut perguruan tinggi yang ditangani aparat penegak hukum. Rata-rata kasusnya terkait pengadaan fasilitas dan pembangunan infrastruktur.

"Pengadaan barang dan pembangunan itu bukan pada kebutuhan kampus, tapi apa yang diinginkan pengambil keputusan," kata Donal.

Biasanya, kata Donal, rektor yang melakukan permainan uang dalam pemilihan itu, sudah "ditandai" oleh pihak tertentu.

Pengusaha sektor barang dan jasa yang ingin menawarkan proyeknya mengincar perguruan tinggi yang rektornya bisa diajak kongkalingkong.

"Apalagi kalau orangnya terafiliasi partai tertentu. Ada benang merahnya kalau mau masuk ke kampus ini, tinggal didekati," kata Donal.

Kompas TV Mantan Rektor UNAIR Resmi Tersangka
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.