Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Korupsi Pemilihan Rektor Pintu Masuk untuk Korupsi Lainnya

Kompas.com - 29/10/2016, 10:44 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menganggap korupsi dalam pemilihan rektor perguruan tinggi termasuk dalam 12 modus yang terjadi dalam sektor pendidikan.

Ia mengatakan, permainan dalam pemilihan tersebut dijadikan pintu masuk bagi pemegang kuasa untuk melakukan praktik korupsi yang lebih luas.

"Korupsi pemilihan rektor pintu masuk untuk korupsi lainnya. Dia mengambil posisi ini dulu untuk mengunci sektor lain," ujar Donal dalam diskusi "Populi Center Smart FM" di Jakarta, Sabtu (29/10/2016).

(baca: KPK Usut Dugaan Korupsi Pemilihan Rektor Sejumlah PTN)

Donal mengatakan, anggaran untuk pendidikan salah satu sektor tertinggi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016, yakni Rp 424 triliun.

Berdasarkan data ICW, sektor pendidikan merupakan salah satu sektor tertinggi terjadinya tindak korupsi.

"Ini kan ironis, kalau kita lihat sangat bisa ditebak kalau melihat teori korupsi di mana ada uang, potensi korupsi makin besar," kata Donal.

(baca: KPK: Dugaan Korupsi Pemilihan Rektor Biasanya di Universitas Beraset Besar)

Korupsi yang bisa lahir sebagai dampak permainan pemilihan rektor antara lain dalam pengadaan barang dan jasa, penjualan aset perguruan tinggi, penerimaan mahasiswa, dan juga penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan jajaran di bawahnya seperti dekan-dekan fakultas.

Belum lagi praktik pungutan liar yang dilakukan oknum akademisi di perguruan tinggi itu.

(baca: KPK Akan Kaji Hak Suara Menteri Sebesar 35 Persen dalam Pemilihan Rektor)

Setidaknya ada 37 kasus menyangkut perguruan tinggi yang ditangani aparat penegak hukum. Rata-rata kasusnya terkait pengadaan fasilitas dan pembangunan infrastruktur.

"Pengadaan barang dan pembangunan itu bukan pada kebutuhan kampus, tapi apa yang diinginkan pengambil keputusan," kata Donal.

Biasanya, kata Donal, rektor yang melakukan permainan uang dalam pemilihan itu, sudah "ditandai" oleh pihak tertentu.

Pengusaha sektor barang dan jasa yang ingin menawarkan proyeknya mengincar perguruan tinggi yang rektornya bisa diajak kongkalingkong.

"Apalagi kalau orangnya terafiliasi partai tertentu. Ada benang merahnya kalau mau masuk ke kampus ini, tinggal didekati," kata Donal.

Kompas TV Mantan Rektor UNAIR Resmi Tersangka
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com