Kompas.com - 28/10/2016, 11:41 WIB
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul seusai acara haul Taufieq Kiemas dan buka bersama di kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016) KOMPAS.com/Nabilla tashandraKoordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul seusai acara haul Taufieq Kiemas dan buka bersama di kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR telah meminta keterangan sejumlah pihak terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul.

Ruhut disebut menulis kata yang dianggap tak pantas melalui akun Twitter-nya.

Wakil Ketua MKD Syarifuddin Sudding mengatakan, MKD akan melakukan rapat musyawarah untuk menentukan sanksi untuk Ruhut.

"MKD akan melakukan rapat permusyawaratan majelis untuk menentukan apakah kasus ini masuk dalam kualifikasi pelanggaran ringan, sedang, atau berat," ujar Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/10/2016).

"Kalau masuk pelanggaran berat maka akan bentuk panel," sambungnya.

(Baca: Roy Suryo: Pemecatan Resmi Ruhut dan Hayono Tunggu Momentum)

Sudding juga mengatakan, proses di MKD akan tetap berjalan meski mengajukan mundur sebagai anggota DPR.

Ia menanggapi rencana Ruhut mundur sebagai anggota DPR karena ingin berupaya maksimal memenangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sebelum pengunduran dirinya diterima, proses di MKD tetap dilanjutkan.

Kasus akan ditutup jika Ruhut sudah tak terdaftar sebagai anggota dewan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Bakal Telusuri Pembelian Mini Cooper Bupati Nonaktif Langkat untuk Anaknya

KPK Bakal Telusuri Pembelian Mini Cooper Bupati Nonaktif Langkat untuk Anaknya

Nasional
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Wapres: Testing-Tracing Kita Lakukan Lebih Cepat

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Wapres: Testing-Tracing Kita Lakukan Lebih Cepat

Nasional
Polri Periksa 38 Saksi Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Polri Periksa 38 Saksi Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Nasional
Jerat Korupsi Miliaran Pejabat Ditjen Pajak, Aliran Uang sampai Pramugari Siwi Widi

Jerat Korupsi Miliaran Pejabat Ditjen Pajak, Aliran Uang sampai Pramugari Siwi Widi

Nasional
KPK Tak Lagi Gunakan Istilah OTT, MAKI: Yang Penting Tangkap 'Kakap' Bukan 'Teri'

KPK Tak Lagi Gunakan Istilah OTT, MAKI: Yang Penting Tangkap "Kakap" Bukan "Teri"

Nasional
Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di bidang Pendidikan

Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di bidang Pendidikan

Nasional
Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Nasional
Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

Nasional
Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

Nasional
KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

Nasional
Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Nasional
Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Nasional
Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.