Wiranto: 53 WNI Pendukung ISIS Diajak Kembali ke Jalan yang Benar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah pendekatan terhadap 53 warga negara Indonesia pendukung ISIS yang kembali dari Irak dan Suriah.

Sebanyak 53 orang tersebut kembali ke Indonesia setelah kelompok teroris ISIS semakin terdesak akibat operasi militer Pemerintah Irak untuk merebut Kota Mosul.

Mosul merupakan wilayah negara Irak yang telah berada di bawah kekuasaan ISIS sejak bulan Juni 2014.

(baca: Terdesak Serangan Irak, Anggota ISIS Asal Indonesia dan Australia Pulang Kampung)

"Mereka yang kembali tidak dibiarkan begitu saja. Sejauh ini BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) telah melakukan soft approach. Mereka (53 WNI) diajak kembali ke jalan yang benar," ujar Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2016).

Wiranto meminta seluruh masyarakat tetap waspada terkait penyebaran paham radikalisme.

(baca: Pasukan Irak Kian Dekat ke Mosul, Teroris ISIS "Cukur Jenggot")

Menurut dia, pada era modern di mana kecanggihan teknologi terus berkembang, paham radikalisme ISIS lebih mudah menyebar.

"Saya mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyebaran paham radikalisme di era sekarang ini. Paham radikalisme mudah menyebar," kata Wiranto.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius sebelumnya mengakui ada 500 WNI yang bergabung dan berperang bersama ISIS di Suriah. Sebanyak 70 orang meninggal dan 53 orang kembali ke Indonesia.

"Sekarang ini ada 500 orang di Suriah sana dan ada sekitar ada 70-an orang yang meninggal dan ada 53 orang yang kembali ke indonesia. Ini akan jadi permasalahan juga buat kita," ujar Suhardi saat ditemui di kantor Kepala Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016).

(baca: Perwira Tinggi Militer AS: 800-900 Militan ISIS Dibunuh di Irak Utara)

Suhardi mengatakan, ke-53 orang yang baru kembali dari Suriah tentu akan membawa masalah jika tidak ditangani oleh pemerintah.

Saat ini, kata Suhardi, BNPT tengah menggarap program deradikalisasi dengan 17 kementerian. Pemerintah berupaya menutup kemungkinan penyebaran paham radikalisme.

"Contohnya bagaimana merangkul mereka, menjadikan anak-anaknya sebagai anak asuh, kemudian untuk keluarganya diberikan kewirausahaan," kata Suhardi.

Selain itu, program deradikalisasi BNPT juga akan melibatkan mantan-mantan pimpinan kelompok jihad.

Menurut Suhardi, cara tersebut efektif karena pada umumnya masyarakat akan lebih mendengar tokoh-tokoh pimpinan itu saat berbicara mengenai dampak negatif dari kelompok radikal.

"Kalau kami yang bicara belum tentu didengar, tapi kalau sudah mantan pimpinan jihad yang bicara, pasti didengar," ungkapnya.