Sekjen PKS Nilai Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Masih Perlu Dikaji

Kompas.com - 27/10/2016, 12:00 WIB
Presiden Soeharto mengucapkan terima kasih pada 5 Mei 1996 atas rasa bela sungkawa dan simpati dari berbagai kalangan, golongan, dan lapisan masyarakat, atas meninggalnya Ny. Tien Soeharto pada 28 April 1996. ISTIMEWAPresiden Soeharto mengucapkan terima kasih pada 5 Mei 1996 atas rasa bela sungkawa dan simpati dari berbagai kalangan, golongan, dan lapisan masyarakat, atas meninggalnya Ny. Tien Soeharto pada 28 April 1996.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal menyatakan, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Kedua RI Soeharto masih perlu dikaji.

Hal itu disampaikan Mustafa Kamal, meskipun pada 2008, PKS sempat membuat iklan tentang pahlawan dan memuat nama Soeharto di dalamnya.

"Saya rasa masih perlu kajian untuk pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, bisa dilakukan oleh Komisi VIII DPR yang salah satu mitra kerjanya Kementerian Sosial, kan Kementerian Sosial yang mengeluarkan gelar pahlawan nasional," kata Mustafa saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Saat ditanya alasan dulunya sempat mengiklankan Soeharto sebagai pahlawan nasional, Mustafa menjawab hal itu bisa jadi merupakan usulan pribadi.

Sebab, belum ada kajian mendalam di internal partai berlambang sabit kembar tersebut.

(Baca juga: Pengajuan Pahlawan Nasional, Nama Gus Dur dan Soeharto Masih Diendapkan Dewan Gelar)

 

Mustafa menambahkan, saat ini justru PKS tengah mengusahakan nama Kasman Singodimedjo sebagai pahlawan nasioanal. Menurut Mustafa, hal itu merupakan perintah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) setelah melakukan kajian mendalam.

"Jadi gelar pahlawan nasioanal untuk Soeharto itu harus dikaji lebih dalam lagi," ujar Mustafa.

Nama Soeharto masuk sebagai satu dari empat tokoh yang sedang dibahas oleh Dewan Gelar, guna memperoleh gelar pahlawan nasional tahun ini.

Sebagian kalangan menilai hal itu melukai rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

Nasional
Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Nasional
BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Nasional
Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Nasional
Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Nasional
Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Nasional
Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Nasional
Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Nasional
Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Nasional
Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Nasional
Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Nasional
Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Nasional
Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X