Kompas.com - 26/10/2016, 20:56 WIB
Acara peresmian dan serah terima nota pengantar tugas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakartadi Gedung Kemendagri, Rabu (26/10/2016) siang. Alsadad RudiAcara peresmian dan serah terima nota pengantar tugas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakartadi Gedung Kemendagri, Rabu (26/10/2016) siang.
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengaku  memiliki sejumlah prioritas yang akan dilaksanakannya selama menjadi Plt Gubernur Jakarta.

Salah satunya adalah menjaga fungsi pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

"Prioritas saya sebagai Plt dan Pak Ahok akan bersikenambungan. Fungsi pemerintahan yang menjadi tanggung jawab provinsi harus berjalan," kata Sumarsono di Kompleks Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

(Baca juga: Plt Gubernur Jakarta: Jangankan Datang Jam 8, Jam 6 Pagi Saya Sudah Turun ke Bawah)

Selama lebih dari tiga bulan, Sumarsono akan menggantikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengambil cuti terkait Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sumarsono menuturkan, Jakarta merupakan barometer Indonesia. Untuk itu, kata dia, ketentraman masyarakat menjadi prioritas yang tidak kalah penting.

Menurut Sumarsono, Plt juga bertanggung jawab untuk ikut menyukseskan penyelenggaran pilkada serentak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada Februari 2017 mendatang, masyarakat Jakarta akan memilih pemimpin barunya.

"Tidak kalah penting adalah menyukseskan pilkada serentak yang aman, nyaman, dan damai," ucap Sumarsono.

Untuk mencapai hal itu, Sumarsono akan bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) dan tokoh masyarakat.

(Baca juga: Plt Gubernur Jakarta: Semua Kebiasaan Ahok Kecuali Marah-marah Akan Saya Tiru)

Selain itu, Sumarsono akan menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama tahapan pilkada berlangsung.

"Itu penting buat saya. Kalau kira-kira ada yang tidak netral, saya juga berikan sanksi karena misi UU harus menjaga netralitas," ujar Sumarsono.

Kompas TV Ahok Tak Setuju Plt Gubernur Ikut Tetapkan APBD
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Nasional
Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Nasional
Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Nasional
Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Nasional
Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Nasional
UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

Nasional
Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Nasional
Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

Nasional
UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

Nasional
PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

Nasional
Antara Jokowi dan Haji Isam...

Antara Jokowi dan Haji Isam...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.