Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Plt Gubernur Jakarta: Jangankan Datang Pukul 08.00, Pukul 06.00 Pagi Saya Sudah Turun ke Bawah

Kompas.com - 26/10/2016, 20:34 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, ia akan mencontoh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam memimpin Ibu Kota, termasuk dalam melayani warga sejak pukul 08.00 WIB pagi.

Sumarsono menceritakan pengalamannya ketika menjadi penjabat di Sulawesi Utara. Saat itu, ia datang masuk kantor sejak pagi.

"Jangankan pukul 08.00, pukul 06.00 saya sudah turun ke bawah," kata Sumarsono di Kompleks Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

(Baca juga: Plt Gubernur Jakarta: Semua Kebiasaan Ahok Kecuali Marah-marah Akan Saya Tiru)

Sumarsono menilai, melayani masyarakat sejak pagi merupakan tindakan yang positif sebagai pejabat daerah.

Untuk itu, bila dibutuhkan, ia akan mulai melayani masyarakat lebih pagi.

"Kalau dibutuhkan, melayani masyarakat lebih awal pada pukul 07.30 WIB. Itulah menjadi esensi gubernur, wali kota, dan bupati," ucap Sumarsono.

Menurut Sumarsono, melayani masyarakat sudah lekat pada kehidupan sehari-harinya.

Ketika bekerja menjadi Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, ia tidak pernah pulang sebelum matahari tenggelam.

"Saya selalu pulang pukul 11.00 malam. Sampai rumah pukul 01.00 malam (dini hari). Istri saya kadang ngomel," ujar Sumarsono.

(Baca juga: Ahok Puji Pengalaman Plt Gubernur DKI Sumarsono)

Ia juga akan berkantor di Balai Kota DKI Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2016.

Sebab, pada tanggal tersebut, Basuki Tjahaja Purnama telah cuti untuk mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sumarsono mengisi jabatan gubernur DKI Jakarta yang kosong karena Ahok cuti.

Kompas TV Ahok Tak Setuju Plt Gubernur Ikut Tetapkan APBD
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com