Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPT Ajukan Upaya "Represif untuk Preventif" Masuk Draf Revisi UU Anti-terorisme

Kompas.com - 26/10/2016, 20:01 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, BNPT telah mengajukan sejumlah usulan dalam draf revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kepada panitia khusus (Pansus) DPR.

Usulan tersebut terkait kewenangan aparat keamanan dalam mencegah terorisme.

Ia menyebutnya langkah represif untuk preventif.

"Kami sudah masukkan usulan ke dalam draf revisi di DPR sebagai proactive law enforcement atau dalam bahasa hukumnya upaya represif untuk preventif," ujar Suhardi, saat diskusi 'Capaian Dua Tahun Bidang Politik, Hukum dan Keamanan', di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016).

Suhardi menjelaskan, dalam usulan tersebut, BNPT meminta kewenangan pemeriksaan sebagai langkah awal pencegahan terorisme. 

(Baca: Ini Poin-poin yang Jadi Sorotan dalam RUU Anti-terorisme)

Menurut dia, selama ini upaya pemberantasan terorisme hanya berada dalam tahap bertahan, tanpa bisa melakukan pencegahaan saat ada indikasi aksi terorisme.

Seharusnya, kata Suhardi, aparat keamanan memiliki kewenangan untuk memeriksa atau menindak pihak-pihak yang melontarkan ujaran kebencian (hatespeech).

Saat ini praktik hatespeech terjadi seperti bola liar yang memprovokasi antarkelompok masyarakat.

Demikian pula penindakan terhadap orang-orang yang ikut dalam pelatihan paramiliter yang memiliki tujuan terorisme.

Selain itu, organisasi masyarakat yang menyatakan berafiliasi dengan organisasi radikal di level internasional juga harus bisa diperiksa.

"Nah itu beberapa hal yang perlu dikembangkan supaya kami bisa mengamati dengan cermat. Orang tidak semena-mena menyebarkan kebencian dan memprovokasi kelompok. Selama ini kami tidak punya peluru dan senjata sehingga sifatnya hanya bertahan," papar dia.

(Baca: Ketua Pansus RUU Anti-Terorisme: Deteksi Dini Intelijen Mesti Diatur)

Pada kesempatan yang sama Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto berharap, revisi revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan kelonggaran kepada aparat kemanan dalam menangani terorisme.

Menurut dia, dalam upaya pencegahan terorisme dibutuhkan langkah penindakan yang lebih keras oleh aparat.

"Saya berharap teman-teman di DPR memberi kelonggaran kepada aparat dalam menangani terorisme," ujar Wiranto.

Wiranto menekankan pentingnya upaya pencegahan aksi teror oleh kelompok-kelompok radikal.

Dia menilai selama ini tindakan yang bisa diambil oleh aparat keamanan hanya sebatas bertahan dan tidak leluasa dalam melakukan pencegahan.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com