Aktivis Papua Merdeka: Kami Tak Butuh Infrastruktur

Kompas.com - 25/10/2016, 20:29 WIB
Mantan tahanan politik Papua Filep Karma, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos dan Anggota Tim Terpadu penyelesaian kasus HAM di Papua dan Papua Barat Matius Murib IhsanuddinMantan tahanan politik Papua Filep Karma, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos dan Anggota Tim Terpadu penyelesaian kasus HAM di Papua dan Papua Barat Matius Murib
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Papua Merdeka Filep Karma mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah Papua sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo cukup pesat.

Namun ia mengklaim bahwa masyarakat papua tidak membutuhkan infrastruktur.

"Kami tidak butuh Infrastruktur. Kami enggak minta jalan, kami jalan kaki pun enggak apa-apa," kata Filep di Kantor Setara Institute, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Felip yang pernah ditahan karena mengibarkan bendera separatis ini justru menuding infrastruktur yang dibangun pemerintah Jokowi bukan ditujukan untuk rakyat papua, melainkan hanya untuk kepentingan investor.

(Baca: Mantan Tapol Papua Tantang Pemerintah Buat Referendum)

Bahkan ia menengarai infrastruktur seperti pembangunan jalan dan bandara dibuat untuk memudahkan operasi militer.

"Ini memudahkan untuk operasi militer. Jadi ada operasi cepat," kata dia.

Felip mengatakan, yang dibutuhkan masyarakat Papua saat ini adalah jaminan keamanan dan jaminan kebebasan berekspresi serta menyatakan pendapat.

Namun sayangnya, kata Felip, itu kerap dibungkam aparat. Ia mengklaim, sebenarnya banyak aktivis Papua yang menolak kedatangan Jokowi di Bumi Cendrawasih itu.

Namun suara mereka dibungkam aparat. Akibatnya, kesan yang muncul, Jokowi selalu mendapatkan sambutan antusias warga ketika mendatangi Papua.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Nasional
Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X