Polisi Sebut Tak Ada Pengeditan pada Video Pernyataan Ahok yang Beredar

Kompas.com - 25/10/2016, 13:56 WIB
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Agus Andrianto Ambaranie Nadia K.MDirektur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Agus Andrianto
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Agus Andrianto mengatakan, polisi telah membandingkan video yang beredar soal pengutipan ayat suci oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan video aslinya.

Hasilnya, tak ada pengeditan berarti yang mengubah isi pernyataan Ahok dalam video itu.

"Hanya dipotong dari video panjang jadi pendek, tidak ada penambahan atau pengurangan," ujar Agus di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Hasil telaah laboratorium forensik mengenai video itu juga sudah diklarifikasi kepada Ahok.

Menurut Agus, Ahok membenarkan bahwa pernyataannya dalam video berdurasi pendek yang beredar di dunia maya memang tidak ditambahkan atau dikurangi.

Hanya, Ahok menekankan bahwa pernyataannya itu bukan untuk menghina agama tertentu.

"Kemarin dia juga katakan, alangkah bodohnya dia yang minoritas menghina umat Islam yang memang mayoritas warga Jakarta umat Muslim saat pilkada," kata Agus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Agus, dalam klarifikasinya kepada penyelidik, Ahok mengatakan bahwa ucapannya itu sebagai penegasan kepada warga Pulau Seribu bahwa ia tak memaksakan kehendak untuk dipilih.

Namun, Agus enggan menyimpulkan apakah konten pernyataan Ahok memuat unsur penistaan.

"Saya tidak bisa berkomentar soal itu. Dia katakan itu hanya meyakinkan kelompok petani dan nelayan," kata Agus.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI Presidensi G20, Jokowi Samakan dengan Perjuangan Bung Karno Dukung Negara Merdeka

RI Presidensi G20, Jokowi Samakan dengan Perjuangan Bung Karno Dukung Negara Merdeka

Nasional
PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

Nasional
Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Nasional
52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

Nasional
Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak 'Trendsetter', Bukan 'Follower'

Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak "Trendsetter", Bukan "Follower"

Nasional
Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Nasional
Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Nasional
Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Nasional
Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Nasional
Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Nasional
Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Nasional
KPK: Kesadaran Melaporkan Gratifikasi Masih Rendah, 40 Persen Instansi Tidak Pernah Lapor

KPK: Kesadaran Melaporkan Gratifikasi Masih Rendah, 40 Persen Instansi Tidak Pernah Lapor

Nasional
Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap, Berikut Perjalanan Kasus Azis Syamsuddin

Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap, Berikut Perjalanan Kasus Azis Syamsuddin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.