Ketua MPR: Soal Data TPF Munir Tidak Usah Dipolitisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengimbau agar polemik berkas rekomendasi tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir Said Thalib jangan dipolitisasi.

Hal itu disampaikan Zulkifli menanggapi saling lempar antara rezim pemerintahan Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait keberadaan berkas TPF Munir.

"Kalau data kan enggak mungkin hilang, pasti di Setneg (Sekretariat Negara) dan pengadilan dan mantan anggota TPF juga masih simpan. Masa semua berkas hilang? Jangan dipiolitisasi lah, dicari yang benar," kata Zulkifli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Zulkifli mengingatkan, persoalan berkas TPF Munir ini jangan sampai membuat suasana politik menjadi gaduh sehingga bisa merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

(Baca: Polemik Keberadaan Dokumen TPF Munir, Perkara Mudah yang Dibuat Susah?)

"Makanya modal kepercayaan rakyat yang besar ini harus dimanfaatkan dengan baik, jangan berbuat yang aneh-aneh. Berkas TPF Munir dicari dengan baik dan disampaikan apa adanya," lanjut dia.

Seperti diketahui, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memenangkan gugatan di Komisi Informasi Publik atas publikasi dokumen laporan TPF Munir.

KIP memerintahkan pemerintah agar memublikasikan dokumen laporan TPF pembunuhan Munir. 

Namun, Kementerian Sekretariat Negara mengaku tak menyimpan dokumen tersebut.

(Baca: Selasa Siang, SBY Jelaskan soal Dokumen TPF Munir)

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Alexander Lay mengatakan, dia justru mengetahui dari media massa bahwa laporan TPF kematian Munir itu dipegang oleh Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY sendiri akan memberikan pernyataan langsung menanggapi berkas TPF Munir pada hari ini, di kediamannya, Cikeas, Jawa Barat.