WNI yang Lolos Naik Haji Lewat Filipina Tak Dikoordinasi Agen Perjalanan Indonesia

Kompas.com - 25/10/2016, 12:26 WIB
Salah satu WNI yang sempat ditahan oleh Pemerintah Filipina terkait paspor palsu ibadah haji menangis usai tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (4/9/2016). Sebanyak 58 warga negara Indonesia (WNI) yang sempat ditahan Pemerintah Filipina pada Agustus lalu sudah tiba di tanah air untuk dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Foto : Diskominfo Kabupaten Bogor Kontributor Bogor, Ramdhan Triyadi BempahSalah satu WNI yang sempat ditahan oleh Pemerintah Filipina terkait paspor palsu ibadah haji menangis usai tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (4/9/2016). Sebanyak 58 warga negara Indonesia (WNI) yang sempat ditahan Pemerintah Filipina pada Agustus lalu sudah tiba di tanah air untuk dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Foto : Diskominfo Kabupaten Bogor
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Bareskrim Polri telah memintai keterangan 106 jemaah yang lolos naik haji dengan kuota Filipina.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Agus Andrianto mengatakan, mereka mengaku berangkat sendiri ke Filipina tanpa dikoordinir oleh agen perjalanan di Indonesia.

"Mereka pergi ke Filipina bayar sendiri, tidak ada orang yang koordinir," ujar Agus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Agus mengatakan, para WNI mengetahui informasi bahwa bisa naik haji lewat Filipina dari mulut ke mulut. Mereka diajak oleh WNI lain yang sebelumnya pernah naik haji menggunakan kuota Filipina.

Begitu sampai di sana, WNI itu menemui agen perjalanan yang bisa mengurus keberangkatan mereka ke Arab Saudi, termasuk mengurus paspor.

"Kalau paspor yang di sana (mengurus) pakai agen di sana. Tapi yang melanggar hukum di sana," kata Agus.

Agus mengatakan, lolosnya WNI naik haji lewat Filipina itu tak dipersoalkan oleh pemerintah di sana. Ini dikarenakan ada kebijakan untuk tidak memproses secara hukum terhadap orang-orang yang berangkat.

(Baca juga: Polri Akan Minta Keterangan Jemaah Haji Indonesia yang Berangkat Lewat Filipina)

Pemerintah Filipina hanya fokus menindak agen perjalanan "nakal" di sana yang membantu mengurus paspor dengan identitas palsu hingga keberangkatan WNI ke Tanah Suci.

"Semua dikembalikan, tidak ada yang jadi saksi. Kalaupun mereka ada kaitan dengan di sana, itu tanggung jawabnya yang sudah ada di sana. Kan kelompoknya (agen) itu-itu saja," kata Agus.

Badan Imigrasi Filipina memperkirakan, 700 dari 6.700 jemaah haji asal Filipina adalah warga negara Indonesia.

Para WNI itu berangkat dengan memalsukan identitas atau menggunakan paspor Filipina. Mereka nekat menunaikan ibadah haji melalui jalur ilegal karena keterbatasan kuota haji di Indonesia.

(Baca juga: Kemenlu Pulangkan 106 WNI yang Naik Haji Lewat Filipina)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X