Kompas.com - 25/10/2016, 10:03 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengevaluasi lima hal yang tak bisa dipidanakan, seperti  yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu, di antaranya kebijakan diskresi, tindakan administrasi pemerintahan aturan BPK soal kerugian, dan kerugian negara. TRIBUN NEWS / HERUDINPresiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengevaluasi lima hal yang tak bisa dipidanakan, seperti yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu, di antaranya kebijakan diskresi, tindakan administrasi pemerintahan aturan BPK soal kerugian, dan kerugian negara.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menekankan, pemerintah terus berupaya mengimplementasikan konsep tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals yang berwawasan lingkungan.

Sejak tahun lalu, Indonesia sudah berupaya mewujudkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Wdodo saat membuka "The 17th Assembly Meeting of International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Working Group on Environmental Auditing (WGEA)", di Jakarta, Selasa (25/10/2016).

"Perjalanan Indonesia dalam mewujudkan praktik keberlanjutan sudah terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, yang sejalan dengan sustainable development goals (SDG)," kata Presiden.

Dari RPJM tersebut, lanjut Jokowi, Pemerintah Indonesia telah menetapkan dasar-dasar hukum yang menjadi panduan bagi seluruh mitra dan pemangku kepentingan di Indonesia dalam menerapkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kerangka hukum tersebut di antaranya dapat dilihat implementasinya pada sejumlah upaya seperti pemberantasan pencurian ikan di lautan Indonesia.

"Untuk menjaga biodiversitas laut, praktik illegal fishing kami perangi, sumber daya maritim Indonesia kami lindungi. Begitu juga komoditas alam kami, seperti batubara dan kelapa sawit, yang sebelumnya menjadi jangkar pertumbuhan ekonomi, sekarang sudah mulai menerapkan praktik usaha yang berkelanjutan," papar Jokowi.

Jokowi sepakat bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global yang harus bersama-sama diwujudkan.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kondisi masing-masing setiap negara tidak sama.

Oleh karena itu, diperlukan solusi yang secara spesifik menyesuaikan diri dengan keadaan suatu negara dalam mengupayakan pembangunan berkelanjutan.

"Cara mencapainya harus memperhatikan kondisi, budaya, dan perspektif lokal. Karena itu, kita semua perlu terus bekerja sama, perlu terus tukar-menukar pengalaman," ucap Presiden.

Pada acara yang mengumpulkan institusi atau kelompok kerja audit lingkungan badan pemeriksa keuangan sedunia tersebut, Presiden Joko Widodo berharap agar institusi-institusi audit tersebut dapat meningkatkan partisipasinya dan berperan aktif dalam membantu pemerintah masing-masing negara mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Sebagai institusi audit, SAI (supreme audit institutions) harus meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas para pemangku kepentingan dalam menerapkan SDGs, terutama dalam meningkatkan kualitas sistem pengawasan, sistem data, dan sistem informasi," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Nasional
Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Nasional
Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Nasional
Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.