Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menaker Klaim Angka Pengangguran Saat Ini Terendah Pasca-Reformasi

Kompas.com - 25/10/2016, 09:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri mengklaim telah menekan angka pengangguran dalam dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hasilnya, angka pengangguran di Indonesia saat ini diklaim paling rendah pascareformasi.

"Catatan kami, angka pengangguran tahun 2000 itu 6,08 persen. Lalu kemudian naik terus hingga 2006 di angka 10,45 persen dan turun terus hingga tahun ini mencapai 5,50 persen," ujar Hanif di Kantor Kepala Staf Presiden, Jakarta, Senin (24/10/2016) kemarin.

Capaian itu, lanjut Hanif, didasarkan oleh sejumlah faktor. Pertama, derasnya investasi yang masuk ke Indonesia.

(baca: Ahok Berniat Gaji Preman dan Pengangguran Setara UMP)

Hal ini disebabkan sejumlah paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang merangsang masuknya investasi.

Kedua, paradigma ekonomi Indonesia pada era Jokowi-Kalla diubah, dari konsumtif menjadi produktif.

Hal tersebut membuat sinergi antarkementerian/lembaga semakin tinggi sehingga akses masyarakat terhadap lapangan kerja semakin terbuka.

"Karena semakin integratif, perluasan kesempatan kerja lebih tinggi. Akses masyarakat ke pasar kerja menjadi lebih besar," ujar Hanif.

(baca: Boediono: Tantangan Pembangunan ke Depan, Pengangguran Kelompok Muda)

Ketiga, Kemenaker dan kementerian terkait memperkuat masyarakat kelas 'less educated'. Caranya dengan memberikan pendampingan, pelatihan, pembukaan ke akses modal hingga pascaproduksi.

Hal itu agar masyarakat kelas tersebut mampu mendapatkan penghasilan sendiri.

Seiring dengan pencapaian itu, ada pencapaian lain yang menjadi prestasi. Lebih dari tujuh juta lapangan kerja dibuka sejak dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tahun 2014, sebanyak 2.654.305 lapangan pekerjaan berhasil dibuka. Tahun 2015, sebanyak 2.886.288 lapangan pekerjaan.

(baca: Sri Mulyani Beberkan Masalah Dilematis Penurunan Angka Pengangguran)

Halaman:


Terkini Lainnya

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com