Kota Bandung Tak Punya BPBD, Penanganan Banjir Terkendala

Kompas.com - 24/10/2016, 21:07 WIB
Banjir di pintu tol Pasteur, tepatnya di depan Bandung Trade Center, Kota Bandung. dok. PT Jasa Marga Persero TbkBanjir di pintu tol Pasteur, tepatnya di depan Bandung Trade Center, Kota Bandung.
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Bandung terhambat.

Itu karena, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung hingga saat ini belum membentuk BPBD.

"Pemkot Bandung belum membentuk BPBD hingga saat ini sehingga penanganan darurat di lapangan terhambat," ujar Sutopo dalam keterangan tertulis, Senin (24/10/2016).

Menurut Sutopo, Pemkot Bandung hingga kini masih mengandalkan Dinas Penanggulangan Pemadam Kebakaran (DPPK) saat terjadi bencana.

Sutopo menegaskan, keberadaan BPBD tetap diperlukan. Ketiadaan BPBD di Kota Bandung menyebabkan sulitnya koordinasi dalam melakukan upaya penanggulangan bencana.

"Pemkot Bandung belum ada rencana membentuk BPBD karena masih bisa ditangani DPPK. Namun saat terjadi bencana alam seperti saat ini fungsi komando menjadi sulit dilaksanakan," ujar Sutopo.

(Baca: Hujan Terlalu Besar Disebut Salah Satu Penyebab Banjir di Bandung)

Sutopo menyebutkan, penanganan dan penyedotan air dalam peristiwa banjir di Kota Bandung yang terjadi siang tadi, dilakukan BPBD Provinsi Jawa Barat bersama Polri, TNI, serta aparat kelurahan dan kecamatan.

Mereka, lanjut Sutopo, juga masih melakukan pendataan kerugian materiil dan immateriil yang disebabkan banjir di Kota Bandung.

"Kerusakan dan kerugian ekonomi akibat banjir masih dalam pendataan. Banyak kendaraan yang rusak dan terendam banjir," tutur Sutopo.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Nasional
Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Nasional
Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Nasional
Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Nasional
9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

Nasional
Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Nasional
Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X