Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI dan Kapolri Tegaskan Siap Amankan Pilkada

Kompas.com - 24/10/2016, 16:11 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memastikan jajarannya siap untuk menjaga keamanan di 101 daerah yang menghelat pilkada serentak 2017.

Kesiapan itu ditegaskan Gatot dan Tito dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Jumpa pers digelar sesaat setelah Presiden Joko Widodo memimpin rapat koordinasi dengan Panglima Komando Daerah Militer dan Kepala Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia di Istana Negara.

(Baca: Panglima Minta Publik Laporkan Anggota TNI yang Tak Netral di Pilkada)

Kapolri mengatakan, pilkada adalah pesta demokrasi yang harus dijaga agar berlangsung aman, tertib, dan demokratis.

Ia memastikan jajaran Polri mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai kelurahan siap menjaga ketertiban dan keamanan.

"Polri dalam hal ini jelas, kami netral untuk memeliharan keamanan dan stabilitas Kamtibmas," kata Tito.

Apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum terkait Pilkada, lanjut Tito, penyelesaiannya diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Jangan dengan cara inkonstitusional, apalagi tindakan anarkistis," ucap Tito.

Panglima TNI menambahkan, jajarannya siap untuk mendukung Polri menjaga keamanan dan ketertiban dalam Pilkada.

(Baca: Fadli Zon: Penegak Hukum Harus Netral, Jangan Berpihak kepada Ahok)

Apabila ada pihak yang merusak stabilitas dan keamanan bangsa, tentara siap terjun.

"Mulai dari Sabang sampai Merauke, semua Pangdam saya perintahkan untuk siaga semuanya, jangan ragu, kerahkan semua kekuatan daya yang ada," kata Gatot.

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com