Jokowi Didorong Tuntaskan BLBI, Century, dan Hambalang Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mendorong penyelesaian sejumlah perkara dugaan korupsi masa lalu yang belum selesai, yakni kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, kasus Bank Century, hingga kasus korupsi proyek Hambalang.

"BLBI tuntaskan, Century tuntaskan, Hambalang tuntaskan. Semakin cepat diselesaikan itu, semakin bagus," ujar Maruarar, dalam diskusi hasil survei SMRC di Sari Pan Pacific Hotel Jakarta Pusat, Minggu (23/10/2016).

"Bahkan, kalau bisa tahun ini diselesaikan, sangat bagus sekali. Kami tidak ada keberatan soal itu. Enggak ada masalah," kata pria yang biasa dipanggil Ara itu.

Namun, Ara mengingatkan bahwa penyelesaian perkara itu harus terlebih dahulu terbebas dari tekanan kepentingan politik mana pun.

Ara mendorong percepatan penyelesaian sejumlah perkara itu lantaran ia melihat Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat memperhatikan penegakan hukum.

Salah satu contohnya adalah dikeluarkannya paket kebijakan reformasi hukum. Selain itu, harmonisasi antara Polri dengan KPK perlahan mulai terwujud.

(Baca juga: Paket Reformasi Hukum Dinilai Tak Sentuh Persoalan Fundamental)

Tudingan intervensi

Pernyataan Ara itu sekaligus merespons pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dalam acara yang sama.

Riza mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi-Kalla kurang baik dalam hal penegakan hukum.

"Pemerintah justru terkesan terlalu ikut campur. Di DKI Jakarta misalnya, ada Sumber Waras, reklamasi. Pemerintah bukan hanya membiarkan, tapi juga melindungi (pihak yang diduga terlibat perkara)," ujar Riza.

Tingkat kepuasan

Sementara itu, survei Saiful Mujani Research and Consulting pada 13 hingga 17 Oktober 2016 menunjukkan bahwa publik percaya terhadap kondisi penegakan hukum di dua tahun pemerintahan Jokowi-Kalla.

Sebanyak 44 persen dari 1.220 responden menyatakan, kondisi penegakan hukum saat ini berjalan baik. Angka itu naik dari survei sebelumnya yang hanya mencapai 39 persen.

Sebanyak 2 persen lainnya mengatakan sangat baik. Sementara, sebanyak 28 persen responden menyatakan, kondisi penegakkan hukum saat ini biasa-biasa saja dan 19 persen lainnya mengatakan buruk.

Namun, fakta itu berbanding terbalik dalam hal servei mengenai kondisi korupsi.

Sebanyak 52 persen responden mengatakan bahwa korupsi dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-Kalla semakin banyak.

Hanya 17 persen responden yang mengatakan korupsi semakin sedikit dan 21 persen responden mengatakan sama saja dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

(Baca juga: Survei SMRC: 69 Persen Publik Puas atas Kinerja Jokowi dan Jusuf Kalla)