Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/10/2016, 08:42 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mendorong penyelesaian sejumlah perkara dugaan korupsi masa lalu yang belum selesai, yakni kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, kasus Bank Century, hingga kasus korupsi proyek Hambalang.

"BLBI tuntaskan, Century tuntaskan, Hambalang tuntaskan. Semakin cepat diselesaikan itu, semakin bagus," ujar Maruarar, dalam diskusi hasil survei SMRC di Sari Pan Pacific Hotel Jakarta Pusat, Minggu (23/10/2016).

"Bahkan, kalau bisa tahun ini diselesaikan, sangat bagus sekali. Kami tidak ada keberatan soal itu. Enggak ada masalah," kata pria yang biasa dipanggil Ara itu.

Namun, Ara mengingatkan bahwa penyelesaian perkara itu harus terlebih dahulu terbebas dari tekanan kepentingan politik mana pun.

Ara mendorong percepatan penyelesaian sejumlah perkara itu lantaran ia melihat Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat memperhatikan penegakan hukum.

Salah satu contohnya adalah dikeluarkannya paket kebijakan reformasi hukum. Selain itu, harmonisasi antara Polri dengan KPK perlahan mulai terwujud.

(Baca juga: Paket Reformasi Hukum Dinilai Tak Sentuh Persoalan Fundamental)

Tudingan intervensi

Pernyataan Ara itu sekaligus merespons pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dalam acara yang sama.

Riza mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi-Kalla kurang baik dalam hal penegakan hukum.

"Pemerintah justru terkesan terlalu ikut campur. Di DKI Jakarta misalnya, ada Sumber Waras, reklamasi. Pemerintah bukan hanya membiarkan, tapi juga melindungi (pihak yang diduga terlibat perkara)," ujar Riza.

Tingkat kepuasan

Sementara itu, survei Saiful Mujani Research and Consulting pada 13 hingga 17 Oktober 2016 menunjukkan bahwa publik percaya terhadap kondisi penegakan hukum di dua tahun pemerintahan Jokowi-Kalla.

Sebanyak 44 persen dari 1.220 responden menyatakan, kondisi penegakan hukum saat ini berjalan baik. Angka itu naik dari survei sebelumnya yang hanya mencapai 39 persen.

Sebanyak 2 persen lainnya mengatakan sangat baik. Sementara, sebanyak 28 persen responden menyatakan, kondisi penegakkan hukum saat ini biasa-biasa saja dan 19 persen lainnya mengatakan buruk.

Namun, fakta itu berbanding terbalik dalam hal servei mengenai kondisi korupsi.

Sebanyak 52 persen responden mengatakan bahwa korupsi dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-Kalla semakin banyak.

Hanya 17 persen responden yang mengatakan korupsi semakin sedikit dan 21 persen responden mengatakan sama saja dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

(Baca juga: Survei SMRC: 69 Persen Publik Puas atas Kinerja Jokowi dan Jusuf Kalla)

Kompas TV Potret Hasil Kepemimpinan 2 Tahun Jokowi-JK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Akan Telaah Pernyataan Erick Thohir soal 65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah

KPK Akan Telaah Pernyataan Erick Thohir soal 65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah

Nasional
Pesawat Susi Air Terbakar di Nduga Papua, Keberadaan Pilot-Penumpang Belum Diketahui

Pesawat Susi Air Terbakar di Nduga Papua, Keberadaan Pilot-Penumpang Belum Diketahui

Nasional
Seabad NU dan Kisah Resolusi Jihad dalam Pertahankan Kemerdekaan Indonesia

Seabad NU dan Kisah Resolusi Jihad dalam Pertahankan Kemerdekaan Indonesia

Nasional
Mengenal Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI, Siap Tempur di Segala Situasi

Mengenal Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI, Siap Tempur di Segala Situasi

Nasional
Bertambah Lagi, Total Ada 5 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo

Bertambah Lagi, Total Ada 5 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo

Nasional
Puja-puji Prabowo ke Jokowi Dinilai Sarat Politik demi Dapat Dukungan Maju Jadi Capres

Puja-puji Prabowo ke Jokowi Dinilai Sarat Politik demi Dapat Dukungan Maju Jadi Capres

Nasional
Lukas Enembe Tagih Janji Ketua KPK Firli Bahuri, Begini Penampakan Surat Tulisan Tangannya

Lukas Enembe Tagih Janji Ketua KPK Firli Bahuri, Begini Penampakan Surat Tulisan Tangannya

Nasional
Bareskrim Kirim Sampel ke BPOM Terkait 2 Kasus Gagal Ginjal Akut di Jakarta

Bareskrim Kirim Sampel ke BPOM Terkait 2 Kasus Gagal Ginjal Akut di Jakarta

Nasional
PT Pharos Indonesia Tarik Produk Obat Praxion yang Dikonsumsi Korban Gagal Ginjal Akut

PT Pharos Indonesia Tarik Produk Obat Praxion yang Dikonsumsi Korban Gagal Ginjal Akut

Nasional
Gempa di Turkiye, Muhammadiyah Siap Kirim Relawan Kesehatan dan Kemanusiaan

Gempa di Turkiye, Muhammadiyah Siap Kirim Relawan Kesehatan dan Kemanusiaan

Nasional
Semangat Berapi-api Prabowo, Berulang Kali Singgung soal Pengkhianatan hingga Musuh dalam Selimut

Semangat Berapi-api Prabowo, Berulang Kali Singgung soal Pengkhianatan hingga Musuh dalam Selimut

Nasional
Nasdem Tantang Sandiaga Laporkan Anies jika Dirugikan soal Utang Piutang Rp 50 M

Nasdem Tantang Sandiaga Laporkan Anies jika Dirugikan soal Utang Piutang Rp 50 M

Nasional
PKS Ajak Golkar Usung Anies Capres dan Gabung Koalisi Perubahan Sore Ini

PKS Ajak Golkar Usung Anies Capres dan Gabung Koalisi Perubahan Sore Ini

Nasional
Kepemimpinan Duta Besar: Jembatan Diplomasi Kedigdayaan Nusantara

Kepemimpinan Duta Besar: Jembatan Diplomasi Kedigdayaan Nusantara

Nasional
KSAL dan 4 Pati TNI AL Dapat Brevet Kehormatan Artileri Senjata Angkatan Laut

KSAL dan 4 Pati TNI AL Dapat Brevet Kehormatan Artileri Senjata Angkatan Laut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.