Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Didorong Tuntaskan BLBI, Century, dan Hambalang Tahun Ini

Kompas.com - 24/10/2016, 08:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mendorong penyelesaian sejumlah perkara dugaan korupsi masa lalu yang belum selesai, yakni kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, kasus Bank Century, hingga kasus korupsi proyek Hambalang.

"BLBI tuntaskan, Century tuntaskan, Hambalang tuntaskan. Semakin cepat diselesaikan itu, semakin bagus," ujar Maruarar, dalam diskusi hasil survei SMRC di Sari Pan Pacific Hotel Jakarta Pusat, Minggu (23/10/2016).

"Bahkan, kalau bisa tahun ini diselesaikan, sangat bagus sekali. Kami tidak ada keberatan soal itu. Enggak ada masalah," kata pria yang biasa dipanggil Ara itu.

Namun, Ara mengingatkan bahwa penyelesaian perkara itu harus terlebih dahulu terbebas dari tekanan kepentingan politik mana pun.

Ara mendorong percepatan penyelesaian sejumlah perkara itu lantaran ia melihat Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat memperhatikan penegakan hukum.

Salah satu contohnya adalah dikeluarkannya paket kebijakan reformasi hukum. Selain itu, harmonisasi antara Polri dengan KPK perlahan mulai terwujud.

(Baca juga: Paket Reformasi Hukum Dinilai Tak Sentuh Persoalan Fundamental)

Tudingan intervensi

Pernyataan Ara itu sekaligus merespons pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dalam acara yang sama.

Riza mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi-Kalla kurang baik dalam hal penegakan hukum.

"Pemerintah justru terkesan terlalu ikut campur. Di DKI Jakarta misalnya, ada Sumber Waras, reklamasi. Pemerintah bukan hanya membiarkan, tapi juga melindungi (pihak yang diduga terlibat perkara)," ujar Riza.

Tingkat kepuasan

Sementara itu, survei Saiful Mujani Research and Consulting pada 13 hingga 17 Oktober 2016 menunjukkan bahwa publik percaya terhadap kondisi penegakan hukum di dua tahun pemerintahan Jokowi-Kalla.

Sebanyak 44 persen dari 1.220 responden menyatakan, kondisi penegakan hukum saat ini berjalan baik. Angka itu naik dari survei sebelumnya yang hanya mencapai 39 persen.

Sebanyak 2 persen lainnya mengatakan sangat baik. Sementara, sebanyak 28 persen responden menyatakan, kondisi penegakkan hukum saat ini biasa-biasa saja dan 19 persen lainnya mengatakan buruk.

Namun, fakta itu berbanding terbalik dalam hal servei mengenai kondisi korupsi.

Sebanyak 52 persen responden mengatakan bahwa korupsi dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-Kalla semakin banyak.

Hanya 17 persen responden yang mengatakan korupsi semakin sedikit dan 21 persen responden mengatakan sama saja dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

(Baca juga: Survei SMRC: 69 Persen Publik Puas atas Kinerja Jokowi dan Jusuf Kalla)

Kompas TV Potret Hasil Kepemimpinan 2 Tahun Jokowi-JK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

Nasional
BPBD DKI: Banjir Sudah Surut, Tidak Ada Pengungsi

BPBD DKI: Banjir Sudah Surut, Tidak Ada Pengungsi

Nasional
Pengamat: Pidato Megawati Jelas Menyatakan PDI-P Siap Jadi Oposisi Prabowo

Pengamat: Pidato Megawati Jelas Menyatakan PDI-P Siap Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Tiba di Arena Rakernas Jelang Penutupan, Megawati 'Dikawal' Sejumlah Ketua DPP PDI-P

Tiba di Arena Rakernas Jelang Penutupan, Megawati "Dikawal" Sejumlah Ketua DPP PDI-P

Nasional
Struktur Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Terbentuk, Tak Ada Nama Ganjar

Struktur Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Terbentuk, Tak Ada Nama Ganjar

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Eks Kakrolantas Djoko Susilo Harusnya Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

Pimpinan KPK Sebut Eks Kakrolantas Djoko Susilo Harusnya Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

Nasional
Tunggu Info Resmi soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Wakil Ketua Komisi III: Jangan Terburu-buru Berasumsi

Tunggu Info Resmi soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Wakil Ketua Komisi III: Jangan Terburu-buru Berasumsi

Nasional
Kata Kejagung soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Anggota Densus 88 dan Pengawalan TNI

Kata Kejagung soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Anggota Densus 88 dan Pengawalan TNI

Nasional
Profil Jampidsus Febrie Ardiansyah yang Diduga Dikuntit Anggota Densus 88, Tangani Kasus Korupsi Timah

Profil Jampidsus Febrie Ardiansyah yang Diduga Dikuntit Anggota Densus 88, Tangani Kasus Korupsi Timah

Nasional
Eks Kakorlantas Djoko Susilo Ajukan PK, KPK: Kami Tetap Yakin Ia Korupsi dan Cuci Uang

Eks Kakorlantas Djoko Susilo Ajukan PK, KPK: Kami Tetap Yakin Ia Korupsi dan Cuci Uang

Nasional
Parpol Mulai Ributkan Jatah Menteri...

Parpol Mulai Ributkan Jatah Menteri...

Nasional
Menanti Sikap PDI-P terhadap Pemerintahan Prabowo, Isyarat Oposisi dari Megawati

Menanti Sikap PDI-P terhadap Pemerintahan Prabowo, Isyarat Oposisi dari Megawati

Nasional
Menanti Kabinet Prabowo-Gibran, Pembentukan Kementerian Khusus Program Makan Bergizi Gratis Makin Menguat

Menanti Kabinet Prabowo-Gibran, Pembentukan Kementerian Khusus Program Makan Bergizi Gratis Makin Menguat

Nasional
Hari Ini Rakernas V PDI-P Ditutup, Ada Pembacaan Rekomendasi dan Pidato Megawati

Hari Ini Rakernas V PDI-P Ditutup, Ada Pembacaan Rekomendasi dan Pidato Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Siap Maju Pilkada Sumut dan Lawan Bobby | Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

[POPULER NASIONAL] Ahok Siap Maju Pilkada Sumut dan Lawan Bobby | Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com