Kepantasan Ketua MK Jadi Pembicara di Festival Antikorupsi Dipertanyakan

Kompas.com - 24/10/2016, 04:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado Ketua MK Arief Hidayat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat diundang untuk menjadi pembicara dalam Festival Konstitusi dan Antikorupsi yang digelar di Universitas Hasanuddin, Makassar, Senin (24/10/2016). 

Namun Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mempertanyakan kepantasan Arief untuk berbicara di festival tersebut.  

Menurut Emerson, sebagai Ketua MK, Arief pernah melanggar etika dan dijatuhi sanksi etik karena skandal Memo Katabelece.

Dalam skandal itu, Arief sebagai Ketua MK pernah mengirim pesan kepada Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Widyo Pramono.


Di memo tersebut, Arief menitipkan saudaranya bernama Zainur Rochman, yang merupakan Jaksa untuk "dibina".

"Kami mempertanyakan kehadiran Ketua MK sebagai pembicara yang bahas soal konstitusi dan Pemberantasan Korupsi," kata Emerson melalui keterangan tertulisnya, Minggu (23/10/2016).

Selain soal memo ketebelece, Emerson menilai, sejumlah putusan MK di era kepemimpinan Arief justru tidak pro pemberantasan korupsi.

"Pertama, perluasan objek praperadilan seperti penetapan tersangka jadi objek praperadilan. Tersangka kasus korupsi PT Chevron," kata dia.

Kemudian, MK juga memenangkan gugatan uji materi bahwa mantan napi, termasuk napi kasus korupsi, dapat ikut pilkada.

"Mantan terpidana korupsi dapat mengikuti Pilkada Aceh, pemohon Abdullah Puteh," kata dia.

Ketiga, terkait larangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan berkekuatan hukum tetap.

Pemohon dalam uji materi ini adalah istri Djoko Tjandra. Keempat, lanjut Emerson, penghapusan pidana permufakatan jahat yang diajukan oleh Setya Novanto.

Desakan Mundur

Halaman Berikutnya


EditorKrisiandi

Terkini Lainnya

Amnesty International: Negara Harus Lindungi Hak Masyarakat pada Aksi 22 Mei

Amnesty International: Negara Harus Lindungi Hak Masyarakat pada Aksi 22 Mei

Nasional
Rencana Prabowo Gugat Hasil Pilpres ke MK Dinilai Perlu Narasi Positif Elite Politik

Rencana Prabowo Gugat Hasil Pilpres ke MK Dinilai Perlu Narasi Positif Elite Politik

Nasional
Jokowi Yakin RI Terus Rukun dengan Berpegang pada Tuntunan Al Quran

Jokowi Yakin RI Terus Rukun dengan Berpegang pada Tuntunan Al Quran

Nasional
Polri: Kalau Ada Tembakan Peluru Tajam, Pasti Bukan dari Polisi dan TNI

Polri: Kalau Ada Tembakan Peluru Tajam, Pasti Bukan dari Polisi dan TNI

Nasional
2 Tersangka Kasus Krakatau Steel Segera Disidang

2 Tersangka Kasus Krakatau Steel Segera Disidang

Nasional
KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Dana Hibah Kemenpora

KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Dana Hibah Kemenpora

Nasional
Bupati Mesuji Khamami Segera Disidang

Bupati Mesuji Khamami Segera Disidang

Nasional
Otto Hasibuan Disebut Jadi Salah Satu Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga Terkait Sengketa Pilpres

Otto Hasibuan Disebut Jadi Salah Satu Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga Terkait Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi dan Jusuf Kalla Peringati Nuzulul Quran di Istana

Jokowi dan Jusuf Kalla Peringati Nuzulul Quran di Istana

Nasional
Polri Bantah Politisasi Kasus Teror Jelang Pengumuman Rekapitulasi Suara Pemilu

Polri Bantah Politisasi Kasus Teror Jelang Pengumuman Rekapitulasi Suara Pemilu

Nasional
Sekretaris Yayasan Bina Sarana Al Ittihaad Ditangkap Terkait Ancaman di Medsos

Sekretaris Yayasan Bina Sarana Al Ittihaad Ditangkap Terkait Ancaman di Medsos

Nasional
Polri: Ada Indikasi Demonstrasi 22 Mei Bakal Melanggar Hukum

Polri: Ada Indikasi Demonstrasi 22 Mei Bakal Melanggar Hukum

Nasional
Golkar Klaim Raih Posisi 2 dalam Pileg 2019 Berdasarkan Perolehan Kursi

Golkar Klaim Raih Posisi 2 dalam Pileg 2019 Berdasarkan Perolehan Kursi

Nasional
Pimpinan KPK Harap Presiden dan Wapres Terpilih Tak Kompromi dengan Korupsi

Pimpinan KPK Harap Presiden dan Wapres Terpilih Tak Kompromi dengan Korupsi

Nasional
TKN Siapkan 60 Pengacara Antisipasi Gugatan BPN ke MK

TKN Siapkan 60 Pengacara Antisipasi Gugatan BPN ke MK

Nasional

Close Ads X