Kompas.com - 23/10/2016, 23:16 WIB
Kiri ke kanan: Sekretaris Aliansi Korban Vaksin Palsu Herlin Ika, Ketua YPKKI Marius Widjaja, dan Analisis Kajian YPKKI Indri RZD dalam gelar kajian pakar kesehatan terhadap berkas pengaduan para kirban vaksin palsu ke YLBHI, Jakarta, Minggu (23/10/2016). Fachri FachrudinKiri ke kanan: Sekretaris Aliansi Korban Vaksin Palsu Herlin Ika, Ketua YPKKI Marius Widjaja, dan Analisis Kajian YPKKI Indri RZD dalam gelar kajian pakar kesehatan terhadap berkas pengaduan para kirban vaksin palsu ke YLBHI, Jakarta, Minggu (23/10/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjaja mempertanyakan dasar pernyataan bahwa vaksin palsu tidak akan berdampak pada tubuh.

Hal ini diungkapkan Marius dalam gelar kajian pakar kesehatan terhadap berkas pengaduan para keluarga korban yang diduga menjadi korban vaksin palsu, ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Sekaligus, mempertanyakan kejelasan pertanggungjawaban pemerintah mapun korporasi (rumah sakit) dalam penyelesaian beredarnya vaksin palsu yang meresahkan masyarakat.

Selain itu, ini juga merespons Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan jajarannya yang meyatakan bahwa vaksin palsu tidak menimbulkan efek samping untuk kesehatan anak.

(Baca: "Bu Menkes Mau Tidak Cucunya Diberi Vaksin Palsu?")

"Coba literatur mana yang menyatakan enggak apa-apa. Ini kami ingin mengcounter karena masyarakat menanyakan," ujar Marius di LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (23/10/2016).

Marius mengaku melihat proses pembuatan vaksin palsu tersebut. Menurutnya proses pembuatannya terbilang tidak steril serta berbagai zatnya dicampur tidak dengan takaran seharusnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya lihat peralatan yang disita di Bareskrim Polri dalam acara setengah tujuh pagi di Metro TV," kata dia.

"Vaksin palsu urusannya dengan racun. Ini saya lihat bagaimana pembuat seenak udelnya memasukan berbagai campuran. Dokter kalau mau bertindak saja harus dibersihkan, lha ini (vaksin) disuntikkan (ke tubuh)," tegas Marius.

Maka dari itu, lanjut Marius, pernyataan bahwa vaksin palsu tidak berdampak bagi anak patut disayangkan.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Nasional
Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Nasional
Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Nasional
Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Nasional
Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Nasional
Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang 'Back Up' Mafia Tanah

[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang "Back Up" Mafia Tanah

Nasional
KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.