Kompas.com - 22/10/2016, 14:19 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengkritik upaya pemerintah dalam mereformasi sistem penegakan hukum di Tanah Air. Ia menilai, pemerintah masih tebang pilih dalam penegakan hukum.

Ia pun membandingkan ketegasan sikap pemerintah dalam memberantas praktik pungutan liar dengan kontribusi tambahan yang tengah diupayakan ditarik Pemprov DKI Jakarta kepada para pengembang yang menggarap proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

"Begitu hebatnya pemerintah mengganyang pungli," kata Margarito saat diskusi bertajuk “Kerja-Citra-Drama” di Jakarta, Sabtu (22/10/2016).

Di dalam hukum, ia menjelaskan, tidak dibenarkan keberadaan praktik pungutan liar. Praktek itu tidak memiliki legalitas yang menjadi payung hukumnya. Demikian halnya dengan kontribusi tambahan.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, sebut Margarito, beberapa waktu lalu juga mempertanyakan dasar hukum yang digunakan Pemerintah DKI dalam menarik kontribusi tambahan itu.

"Kontribusi tambahan tidak ada dasar hukumnya. Tapi mungkin karena itu disebut kontribusi maka bukan pungli. Padahal, pungli itu ada karena ada pengenaan biaya yang tidak ada dasar hukumnya," ujarnya.

Margarito meragukan pemerintah akan bersikap tegas atas kasus proyek reklamasi tersebut. Ia menduga, ketidaktegasan pemerintah disebabkan karena nilai kontribusi tambahan itu yang besar mencapai 15 persen, daripada pungli yang hanya recehan.

"Selain nilainya luar biasa besar, itu dasar hukumnya bukan pungli. Jadi sah," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebelumnya menegaskan bahwa dia menggunakan hak diskresinya dalam memberikan izin reklamasi kepada pengembang. Hak diskresi tersebut berupa perjanjian kerjasama yang menentukan kontribusi tambahan sebesar 15 persen dikali nilai jual objek dan lahan yang dijual. (Baca: Ahok Sebut Kontribusi 15 persen yang Ditawarkan ke Pengembang Merupakan Hak Diskresi)

Hak diskresi itu juga yang membuat Ahok bisa memberikan izin meskipun perda tentang reklamasi dibatalkan. Ahok mengatakan hal ini untuk melindungi Pemprov DKI Jakarta.

"Kami tidak ingin membuat pulau tapi harus membebani APBD DKI. Ngurus banjir di sini saja belum beres, butuh duit banyak juga untuk bangun LRT. Mau bikin pulau masa saya harus ngeluarin duit?" ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (19/5/2016).

Solusi paling baik, menurut dia, adalah dengan memberi izin kepada pengembang untuk membuat pulau. Sehingga tidak membebani APBD DKI. Namun, tetap harus ada perjanjian-perjanjian yang mengatur keuntungan Pemprov DKI. (Baca: Ahok: Jokowi Setuju Syarat Kontribusi Tambahan untuk Reklamasi 15 Persen)

Ahok mengatakan ada kewajiban pengembang sebesar 5 persen ditambah kontribusi tambahan untuk membantu Pemprov DKI mengatasi banjir. Namun, tidak disebut berapa besar kontribusi tambahan itu.

Kompas TV Pro Kontra Penggunaan Dana Kontribusi Tambahan Bagi Pengembang Reklamasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Subyek Hukum Perdagangan Internasional

Subyek Hukum Perdagangan Internasional

Nasional
Kuasa Hukum Ferdy Sambo: Apapun yang Diperbuat Klien Kami, Pasti Ada Motif Kuat

Kuasa Hukum Ferdy Sambo: Apapun yang Diperbuat Klien Kami, Pasti Ada Motif Kuat

Nasional
Tanggal 11 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Kasus Brigadir J, 31 Polisi Diduga Langgar Etik, 11 di Antaranya Dikirim ke Mako Brimob

Kasus Brigadir J, 31 Polisi Diduga Langgar Etik, 11 di Antaranya Dikirim ke Mako Brimob

Nasional
Pengacara Hormati Penetapan Ferdy Sambo Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Pengacara Hormati Penetapan Ferdy Sambo Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Hampir Berganti Hari, Penggeledahan di Rumah Pribadi Ferdy Sambo Masih Berlangsung

Hampir Berganti Hari, Penggeledahan di Rumah Pribadi Ferdy Sambo Masih Berlangsung

Nasional
Polri Geledah 3 Rumah Ferdy Sambo, Cari Bukti terkait Kasus Penembakan Brigadir J

Polri Geledah 3 Rumah Ferdy Sambo, Cari Bukti terkait Kasus Penembakan Brigadir J

Nasional
Ferdy Sambo Jadi Tersangka Kasus Brigadir J, Kuasa Hukum: Klien Kami Lindungi Kehormatan Keluarga

Ferdy Sambo Jadi Tersangka Kasus Brigadir J, Kuasa Hukum: Klien Kami Lindungi Kehormatan Keluarga

Nasional
Mahfud: Mungkin Saja Bharada E Bebas dari Pidana, tetapi Instrukturnya Tidak

Mahfud: Mungkin Saja Bharada E Bebas dari Pidana, tetapi Instrukturnya Tidak

Nasional
Ferdy Sambo Jadi Tersangka, Kuasa Hukum: Kami Minta Maaf

Ferdy Sambo Jadi Tersangka, Kuasa Hukum: Kami Minta Maaf

Nasional
Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Mahfud Apresiasi Kapolri

Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Mahfud Apresiasi Kapolri

Nasional
Minta Kasus Brigadir J Ditangani Hati-hati, Mahfud: Agar Polri Selamat

Minta Kasus Brigadir J Ditangani Hati-hati, Mahfud: Agar Polri Selamat

Nasional
Kabareskrim: Polri Telah Periksa 47 Saksi Terkait Kematian Brigadir J

Kabareskrim: Polri Telah Periksa 47 Saksi Terkait Kematian Brigadir J

Nasional
Awal Mula Oknum Polisi yang Diduga Ambil CCTV Sekitar Rumah Ferdy Sambo Ketahuan...

Awal Mula Oknum Polisi yang Diduga Ambil CCTV Sekitar Rumah Ferdy Sambo Ketahuan...

Nasional
Kapolri: Ada Upaya Penghilangan Barang Bukti di Kasus Penembakan Brigadir J

Kapolri: Ada Upaya Penghilangan Barang Bukti di Kasus Penembakan Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.