Kompas.com - 22/10/2016, 11:48 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Aroma persaingan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak lagi kental setelah dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan.

Satu per satu partai dari KMP merapat ke pemerintah, menyisakan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang masih pada barisan partai oposisi.

"Kemesraan" Gerindra dan PKS berlanjut ke Pilkada DKI Jakarta. Meski berskala daerah, tetapi sorotan terhadap Pilkada DKI 2017 sudah seperti pemilu presiden.

Masyarakat Indonesia pun turut menyaksikan drama politik di Ibu Kota dengan intens.

Sempat nyaris bergabung dengan koalisi gemuk untuk mengusung calon, Gerindra dan PKS pada detik-detik terakhir memutuskan untuk membentuk koalisi sendiri dan mengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk Pilkada DKI.

Bahkan, jauh hari sebelum pendaftaran pasangan calon ditutup, PKS sudah percaya diri menyodorkan kadernya, Mardani Ali Sera, untuk disandingkan dengan Sandiaga Uno, bakal calon dari Gerindra.

Pilkada DKI penentu kelanggengan

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan, koalisi langgeng seperti Gerindra-PKS adalah bukan hal baru dalam politik.

Ada dua hal yang menyebabkan soliditas keduanya awet untuk beberapa waktu.

Pertama, karena memang tak ada partai lain yang sejalan. Kedua, solid karena memiliki cita-cita yang sama, dalam hal ini soal kekuasaan.

"Mungkin mereka melihatnya dengan menjadi oposisi bersama mereka berpeluang untuk comeback nanti pada Pemilu 2019," kata Hendri saat dihubungi, Jumat (22/10/2016).

Ia melihat, kemungkinan koalisi keduanya terpecah bisa terjadi. Di kala Gerindra dengan tegap konsisten sebagai oposisi, PKS kerap setengah-setengah.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima Andika Mutasi-Promosi 180 Perwira Tinggi, Letjen Rudianto Jadi Kabais TNI

Panglima Andika Mutasi-Promosi 180 Perwira Tinggi, Letjen Rudianto Jadi Kabais TNI

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Komposisi Formasi ASN DOB Diisi 80 Persen OAP

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Komposisi Formasi ASN DOB Diisi 80 Persen OAP

Nasional
Soal Batasan Usia ASN di DOB Papua, Pemerintah dan Komisi II Usul Maksimal 50 Tahun

Soal Batasan Usia ASN di DOB Papua, Pemerintah dan Komisi II Usul Maksimal 50 Tahun

Nasional
Korlantas Terapkan ETLE Mobile: 700 ETLE Kamera HP di Jateng dan 10 di Sumut, di Sumsel 1 Kamera Mobil

Korlantas Terapkan ETLE Mobile: 700 ETLE Kamera HP di Jateng dan 10 di Sumut, di Sumsel 1 Kamera Mobil

Nasional
KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Tersangka Kasus Suap di Mamberamo Tengah

KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Tersangka Kasus Suap di Mamberamo Tengah

Nasional
Duet Ganjar-Anies pada Pemilu 2024 Dinilai Mudah di Atas Kertas, Sulit di Sisi Praksis

Duet Ganjar-Anies pada Pemilu 2024 Dinilai Mudah di Atas Kertas, Sulit di Sisi Praksis

Nasional
Ma'ruf Amin Minta MUI Buat Fatwa sebagai Pedoman Kajian Ganja Medis

Ma'ruf Amin Minta MUI Buat Fatwa sebagai Pedoman Kajian Ganja Medis

Nasional
Ingatkan Masyarakat, Moeldoko: Ojo Kesusu Lepas Masker

Ingatkan Masyarakat, Moeldoko: Ojo Kesusu Lepas Masker

Nasional
Korban Penipuan Indosurya Tuntut Perkaranya Segera Disidang

Korban Penipuan Indosurya Tuntut Perkaranya Segera Disidang

Nasional
DPR Ingatkan Pertaminan soal Kebijakan Baru Beli Pertalite-Solar: Tidak Semua Warga Punya HP

DPR Ingatkan Pertaminan soal Kebijakan Baru Beli Pertalite-Solar: Tidak Semua Warga Punya HP

Nasional
Mahfud Sebut Kebutuhan ASN DOB Papua Dipenuhi dari Tenaga Honorer dan CPNS Provinsi Induk

Mahfud Sebut Kebutuhan ASN DOB Papua Dipenuhi dari Tenaga Honorer dan CPNS Provinsi Induk

Nasional
Profil Yandri Susanto Pengganti Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua MPR

Profil Yandri Susanto Pengganti Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua MPR

Nasional
Jokowi Bahas Dampak Perang Ukraina dalam 9 Pertemuan Bilateral di KTT G7

Jokowi Bahas Dampak Perang Ukraina dalam 9 Pertemuan Bilateral di KTT G7

Nasional
DPR Janji Dengar Aspirasi BEM UI yang Akan Tuntut Transparansi RKUHP Siang Ini

DPR Janji Dengar Aspirasi BEM UI yang Akan Tuntut Transparansi RKUHP Siang Ini

Nasional
Dugaan Pelanggaran Lili Pintuli Terkait Tiket MotoGP Dilanjutkan ke Sidang Etik

Dugaan Pelanggaran Lili Pintuli Terkait Tiket MotoGP Dilanjutkan ke Sidang Etik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.