Cegah Pungli, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Optimalkan Pengawasan

Kompas.com - 21/10/2016, 19:54 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jumat (21/10/2016). Kristian ErdiantoMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jumat (21/10/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah akan mengoptimalkan sistem pengawasan internal untuk menghapus praktik pungutan liar pada pelayanan publik.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, sistem pengawasan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah itu nantinya akan mendukung kinerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli.

"Di sana akan dibentuk unit-unit sapu bersih pungli juga, dengan kriteria tertentu, persyaratan tertentu dan target tertentu," ujar Wiranto di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

"Sehingga lembaga-lembaga dan kementerian terkait pasti akan melakukan itu dengan baik," lanjut dia.

Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Komisaris Jenderal Polisi Dwi Priyatno menambahkan, dirinya akan menggelar rapat koordinasi dengan perangkat pengawasan sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan sinergitas pemberantasan pungli.

"Nanti mereka kami undang. Kami semuanya akan menghadap Menkopolhukam. Mungkin Senin. Nanti setelah itu kita rumuskan lebih detil soal Satgasnya," ujar Dwi.

Di internal Polri, kata Dwi, juga akan dibentuk Satgas pemberantas pungli. Dwi menegaskan, pemberantasan pungli ini akan menjadi gerakan nasional. 

Polisi menjadi salah satu unsur di dalam Satgas itu. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden sebagai payung hukum Satgas itu.

Selain dari unsur Polri, Satgas Saber Pungli juga akan diisi oleh unsur Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, Ombudsman, Badan Intelejen Negara dan Polisi Militer TNI.

Personel Polisi tersebut akan diambil dari sejumlah Direktorat atau satuan di Polri. Di bagian Satgas mana personel itu ditempatkan, akan disesuaikan dengan latar belakang personel Polri itu sendiri.

"Satgas ini kan ada sub-subnya. Untuk subpenindakan misalnya, diambil dari Direktorat Tindak Pidana Umum. Untuk subpencegahan dan sosialisasi misalnya, diambil dari Divisi Humas Polri dan sebagainya," ujar Dwi Priyatno.

Dwi mengatakan, Presiden Jokowi memberikan waktu satu pekan untuk finalisasi pembentukan Satgas itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Nasional
Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Nasional
UPDATE 23 Januari: 251.907 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR 9,22 Persen

UPDATE 23 Januari: 251.907 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR 9,22 Persen

Nasional
Golkar Janji Tak Akan Usung Capres Selain Airlangga di Pilpres 2024

Golkar Janji Tak Akan Usung Capres Selain Airlangga di Pilpres 2024

Nasional
Cerita Pramono Anung tentang Megawati: Pernah Akan Pecat Kader yang Mau Interupsi Pidato SBY

Cerita Pramono Anung tentang Megawati: Pernah Akan Pecat Kader yang Mau Interupsi Pidato SBY

Nasional
Golkar Akan Kerahkan Organisasi Sayap untuk Promosikan Airlangga

Golkar Akan Kerahkan Organisasi Sayap untuk Promosikan Airlangga

Nasional
UPDATE 23 Januari: 18.891 Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Jalani Isolasi

UPDATE 23 Januari: 18.891 Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Jalani Isolasi

Nasional
Saling Sindir Anies-Giring, Pengamat: Politik Itu soal Perkelahian, Menegasi dan Membantah

Saling Sindir Anies-Giring, Pengamat: Politik Itu soal Perkelahian, Menegasi dan Membantah

Nasional
Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

Nasional
UPDATE 23 Januari: 2.925 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 23 Januari: 2.925 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
UPDATE 23 Januari: 124.080.794 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 23 Januari: 124.080.794 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

Nasional
UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

Nasional
UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.