Polri Akan Minta Keterangan Jemaah Haji Indonesia yang Berangkat Lewat Filipina

Kompas.com - 21/10/2016, 19:26 WIB
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Agus Andrianto Ambaranie Nadia K.MDirektur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Agus Andrianto
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Separuh dari 106 jemaah haji Indonesia yang berangkat lewat jalur pintas yang sempat tertahan di Filipina sudah kembali ke Tanah Air.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Agus Andrianto mengatakan, Bareskrim Polri akan memintai keterangan mereka untuk melihat kemiripan pola dengan kasus 177 calon jemaah haji sebelumnya.

"Ketika ditampung di Asrama Haji, besok anggota akan melakukan pemeriksaan untuk mengklasifikasikan apakah mereka berangkat sendiri atau ada yang koordinir," ujar Agus saat dihubungi, Jumat (21/10/2016).

Untuk sementara, polisi menempatkan para jemaah haji yang lolos berangkat lewat Filipina sebagai korban.

Dari pemeriksaan itu, polisi mencari tahu apakah keberangkatan mereka difasilitasi pihak tertentu.

"Saya belum bisa katakan apakah mereka ada koordinatornya atau tidak. Nanti kami dalami," kata Agus.

Jika mereka mengaku tak ada yang mengkoordinir, maka akan ditelisik lagi siapa pihak yang mengajak mereka berangkat haji lewat Filipina.

Padahal, langkah tersebut dilarang oleh hukum Indonesia. Sebagian dari WNI tersebut diketahui merupakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia.

Hingga kini, belum diketahui bagaimana mekanisme hingga mereka mendapatkan paspor Filipina untuk berangkat ke Arab Saudi menggunakan kuota haji Filipina.

"Mereka WNI yang di Sabah punya kenalan di Filipina. Dia gunakan jalur Filipina untuk melaksanakan itu," kata Agus.

(Baca juga: Kemenlu Pulangkan 106 WNI yang Naik Haji Lewat Filipina)

Badan Imigrasi Filipina memperkirakan, 700 dari 6.700 jemaah haji asal Filipina adalah warga negara Indonesia.

Para WNI itu berangkat dengan memalsukan identitas atau menggunakan paspor Filipina.

Mereka nekat menunaikan ibadah haji melalui jalur ilegal karena keterbatasan kuota haji di Indonesia.

(Baca juga: Jemaah Haji Ilegal, Pemerintah Tunggu Arus Pemulangan Haji dari Arab Saudi)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Nasional
Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Nasional
TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Nasional
Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Nasional
Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X