Ketua Komisi VIII: Eksekutor Hukuman Kebiri Bisa Dokter Lapas dan Polisi

Kompas.com - 21/10/2016, 10:30 WIB
Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/7/2016) KOMPAS.com/Nabilla tashandraKetua Komisi VIII DPR Ali Taher di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/7/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong mengatakan, eksekutor hukuman kebiri bisa saja dilakukan oleh dokter di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau kepolisian.

Hal itu disampaikan Ali menanggapi penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menjadi eksekutor hukuman kebiri.

IDI menganggap hukuman kebiri bertentangan dengan etika kedokteran.

"Jadi bisa nanti dibebankan kepada dokter di lapas atau kepolisian karena mereka kan terikat dengan kewajiban sebagai PNS di sana yang harus menjalankan tugas," kata Ali, di Kompleks Parlemen, Kamis (20/10/2016) malam.

Apalagi, lanjut Ali, hukuman kebiri sudah tercantum dalam Undang-undang (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) Nomor 1 Tahun 2016 tentang  Perlindungan Anak, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat.

(Baca: Pemerintah Susun Tiga PP Pelaksana Perppu Kebiri)

Meski dokter di lapas dan kepolisian juga terikat etika kedokteran, Ali mengatakan, dengan adanya Peraturan Pemerintah yang menjadi turunan Undang-undang Perlindungan Anak, maka mereka harus patuh dengan aturan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Nanti segera disiapkan Peraturan Pemerintah untuk hukuman kebiri, karena ini amanat undang-undang maka semua subjek yang diatur di dalamnya harus patuh dan menjalankannya," ujar politisi Partai Amanat Nasional itu.

Pemerintah saat ini tengah menyusun Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan DPR menjadi UU pada 12 Oktober lalu.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yambise menyebutkan, ada tiga PP yang tengah disusun, yaitu PP Rehabilitasi Sosial, PP Hukuman Kebiri, dan PP Pemasangan Chip.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masyarakat Diminta Anggap Prokes sebagai Investasi Kesehatan

Masyarakat Diminta Anggap Prokes sebagai Investasi Kesehatan

Nasional
TNI AD Distribusikan 353 Unit Kendaraan Dinas

TNI AD Distribusikan 353 Unit Kendaraan Dinas

Nasional
Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Nasional
Nadiem Sebut PJJ Berdampak Banyak Anak Kesepian hingga Orangtua Stres

Nadiem Sebut PJJ Berdampak Banyak Anak Kesepian hingga Orangtua Stres

Nasional
Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Nasional
Kasus Pelecehan di KPI Masih dalam Pengumpulan Bukti dan Saksi, Korban Jalani Tes Psikis Hari Ini

Kasus Pelecehan di KPI Masih dalam Pengumpulan Bukti dan Saksi, Korban Jalani Tes Psikis Hari Ini

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Pusat Diminta Koordinasi dengan Daerah

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Pusat Diminta Koordinasi dengan Daerah

Nasional
Tak Punya Smartphone Bisa Naik Pesawat dan Kereta Tanpa PeduliLindungi, Ini Caranya

Tak Punya Smartphone Bisa Naik Pesawat dan Kereta Tanpa PeduliLindungi, Ini Caranya

Nasional
Ungkap 2 Strategi Menangi Pemilu 2024, PKB Berencana Usung Capres Sendiri

Ungkap 2 Strategi Menangi Pemilu 2024, PKB Berencana Usung Capres Sendiri

Nasional
Pemerintah Diminta Hati-hati Longgarkan Aktivitas Warga di Ruang Publik

Pemerintah Diminta Hati-hati Longgarkan Aktivitas Warga di Ruang Publik

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Periksa 5 Pejabat Kepala Desa

Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Periksa 5 Pejabat Kepala Desa

Nasional
Wapres Harap Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa Semakin Transparan dan Efektif

Wapres Harap Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa Semakin Transparan dan Efektif

Nasional
Ini 11 Aplikasi yang Bisa Akses Fitur PeduliLindungi Mulai Oktober 2021

Ini 11 Aplikasi yang Bisa Akses Fitur PeduliLindungi Mulai Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Prediksi 3 Provinsi Ini Alami Kenaikan Kasus Stunting

Pemerintah Prediksi 3 Provinsi Ini Alami Kenaikan Kasus Stunting

Nasional
Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.