Dua Tahun Berjalan, Pemerintah Dianggap "di Atas Angin" karena DPR Karut-marut

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M Jadiono menilai kinerja pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama dua tahun memimpin terbilang bagus.

Sebab, posisi pemerintah selalu "di atas angin". Bahkan, pemerintah berhasil menghimpun kekuatan di DPR.

Menurut Jadiono, keberhasilan itu disebabkan kinerja pemerintah yang baik, saat DPR disibukkan dengan urusan internalnya.

"Tahun pertama pemerintahan, DPR karut-marut. Sibuk, ada fraksi-fraksi sengketa berebut pimpinan alat kelengkapan dewan," ujar Jadiono dalam sebuah diskusi di bilangan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (20/10/2016).

"Sehingga, kekritisan DPR kepada Presiden dipertanyakan, karena DPR sibuk dengan urusan internalnya sendiri," kata dia.

Kemudian di tahun kedua, Jadiono menilai, ada progres yang ditunjukkan. Namun, tidak terlalu menonjol.

"Tahun kedua, DPR lebih baik karena kritisi Presiden. Tapi enggak signifikan juga," kata dia.

Bahkan, kata Jadiono, yang terjadi justru sejumlah partai yang awalnya berseberangan kini menjadi pendukung pemerintah.

Pengkritisan oleh fraksi oposisi terhadap presiden dan wakilnya, semakin sedikit jumlahnya.

"Ada muncul ide-ide sikap politik dari beberapa partai yang semula ada di seberang pemerintah menjadi berubah mendukung pemerintah," kata dia.

Ia mengatakan, kinerja bagus pemerintah juga dibuktikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"BPK selalu sampaikan laporan pada DPR setiap semester atau akhir tahun. BPK tidak memberi pendapat atau disclaimer terhadap laporan keuangan empat lembaga," kata dia.

Selain itu, kata dia, pengawasan atas kebijakan pemerintah dilakukan oleh panitia kerja dan panitia khusus. Namun, penilaiannya juga selalu meningkat baik.

"Panja dari tahun ke tahun naik. DPR pernah bentuk Pansus Pelindo. Itu gagah berani karena minta berhentikan Rini Soemarno (Mantan Menteri BUMN), tapi Presiden juga kurang merespons," kata Jadiono.

"Presiden di atas angin. Sedangkan DPR berada di bawah Presiden karena enggak banyak mengawasi," ucapnya.