Pemerintah Dinilai Belum Siap Ungkap Kebenaran Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danu Subroto menilai, pemerintah masih belum berniat mengungkap kebenaran terkait pelanggaran HAM masa lalu.

Pasalnya, kata Sidarto, hingga saat ini masih ada resistensi dari pemerintah ketika elemen masyarakat sipil ingin mengungkap kasus tersebut.

Hal ini dibuktikan dari banyaknya pembubaran diskusi dan pemutaran film yang berkaitan dengan pelanggaran HAM masa lalu oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, upaya-upaya mencari keadilan yang dilakukan para pegiat HAM dan korban seolah diabaikan oleh pemerintah.

"Hampir semua kasus HAM, selalu ada resistensi untuk diungkap. Kita dalam posisi tidak mau bicara masa kelam. Itu harus di-close," ujar Sidarto dalam diskusi "Menagih Nawacita: Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK", di Ruang Diorama UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Padahal, kata Sidarto, negara lain yang memiliki sejarah kelam sudah mengungkap masalah tersebut.

Bahkan, beberapa negara mendirikan museum untuk memperingati peristiwa tersebut.

"Di negara lain bahkan sampai ada museum HAM, seperti Chili, Argentina, Kamboja," tutur Sudiarto.

Sidarto mengatakan, Pemerintah Indonesia memiliki beban moral terkait pelanggaran HAM masa lalu.

Akhirnya, hingga kini pengungkapan masalah tersebut tak kunjung dilakukan pemerintah.

"Kita belum siap bicara kebenaran. Belum siap mengungkap kebenaran," kata Sidarto.

Ia mengatakan, Pemerintah Indonesia seharusnya tidak perlu terbebani dengan peristiwa HAM masa lalu karena dapat dilakukan sebagai upaya mencegah masalah tersebut terulang.

"Tidak perlu malu buka masa kelam supaya kita tidak ulangi apa yang terjadi di masa lalu," kata Sudiarto.