Penegakan HAM pada Era Jokowi-JK Nol Besar

Kompas.com - 20/10/2016, 13:37 WIB
Koordinator Kontras Haris Azhar dan Wakil Koordinator Kontras Puri Kencana Putri, saat memberikan keterangan pers terkait catatan dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2016). Kristian ErdiantoKoordinator Kontras Haris Azhar dan Wakil Koordinator Kontras Puri Kencana Putri, saat memberikan keterangan pers terkait catatan dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) membuat catatan atas dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada sektor penegakan hak asasi manusia.

Dalam catatannya, Kontras menilai, nyaris tidak ada hal yang signifikan dari hasil kerja pemerintah di sektor penegakan HAM.

Bahkan, ancaman pelanggaran HAM cenderung meningkat.

Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, selama ini Presiden Joko Widodo mengklaim keberhasilannya di sektor pembangunan dan infrastruktur, tetapi lemah dalam dinamika keamanan dan penegakan HAM.

"Kami membuat catatan untuk menilai dua tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bisa dibilang hasil kerja pemerintah soal HAM itu nol besar," ujar Haris saat memberikan keterangan, di kantor Kontras, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2016).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Koordinator Kontras Puri Kencana Putri menilai, Presiden Jokowi mengambil langkah kontroversial pada tahun pertama kepemimpinannya.

Saat itu, kata Puri, Presiden Jokowi mengangkat isu rekonsiliasi dan jalur non-yudisial untuk penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Figur politik seperti Luhut Binsar Pandjaitan, saat menjabat Menko Polhukam, membangun dominasi argumentasi bahwa rekonsiliasi adalah jawaban dari semua masalah pelanggaran HAM.

Menurut Puri, kebijakan Presiden tersebut memberi dampak negatif kepada masyarakat.

Pemerintah dinilai berupaya untuk mendidik masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di luar mekanisme hukum.

"Pemerintah belakangan ini berupaya mendidik masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di luar jalur hukum. Kasus besar seperti 1965 akan diselesaikan dengan cara musyawarah bukan dengan rule of law," ujar Puri.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X