Kompas.com - 19/10/2016, 22:37 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan gratifikasi yang diterima oleh Wali Kota Madiun Bambang Irianto pada pembangunan Pasar Besar Kota Madiun, Rabu (19/10/2016).

Bambang telah ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (17/10/2016).

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati memaparkan, Rabu ini (19/10/2016), penyidik KPK menggeledah tiga lokasi yang berlangsung sejak pukul 11.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Penggeledahan antara lain dilakukan di kantor PT Tata Bumi Raya yang bertindak sebagai subkontraktor, CV Profil Emas sebagai konsultan perencana, dan rumah mantan kepala cabang PT Lince Romauli Raya.

"Dari dua lokasi pertama disita barang bukti berupa dokumen dan barang elektronik. Lokasi ketiga, Lince Romauli Raya tidak ditemukan barang bukti terkait," kata Yuyuk.

(Baca juga: Korupsi Pasar Besar Madiun, KPK Geledah Kantor Kontraktor dan Konsultan)

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif sebelumnya mengatakan, pihaknya telah menemukan barang bukti yang cukup mengenai dugaan pidana korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun.

Menurut Syarif, Bambang diduga secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan penyewaan proyek pembangunan pasar.

Padahal, dalam waktu yang sama, Bambang selaku wali kota ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Adapun, nilai proyek pembangunan pasar tersebut sebesar Rp 76,523 milyar. Pembangunan secara multiyears dari 2009-2012.

"BI (Bambang) diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Menerima hadiah atau janji, padahal patut diduga hal itu diberikan terkait jabatan dan kewenangannya sebagai wali kota," kata Syarif, Senin (17/10/2016).

Atas perbuatan tersebut, Bambang disangka melanggar Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kompas TV KPK: Wali Kota Madiun Jadi Tersangka Korupsi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koalisi dengan Nasdem-Demokrat Alot, PKS Bangun Komunikasi dengan Partai Lain

Koalisi dengan Nasdem-Demokrat Alot, PKS Bangun Komunikasi dengan Partai Lain

Nasional
Tegaskan Permainan Capit Boneka Haram, MUI: Sudah Ada Fatwanya

Tegaskan Permainan Capit Boneka Haram, MUI: Sudah Ada Fatwanya

Nasional
Jelang KTT G20, Polri Antisipasi Gangguan Bencana Alam, Terorisme hingga Siber

Jelang KTT G20, Polri Antisipasi Gangguan Bencana Alam, Terorisme hingga Siber

Nasional
KSAL Sebut Komandan Marinir Bakal Dijabat Jenderal Bintang Tiga

KSAL Sebut Komandan Marinir Bakal Dijabat Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Hadiri Pemakaman Shinzo Abe, Wapres Ma'ruf Amin Berikan Penghormatan Terakhir

Hadiri Pemakaman Shinzo Abe, Wapres Ma'ruf Amin Berikan Penghormatan Terakhir

Nasional
MKD Batal Panggil KSAD Dudung Soal Prajurit TNI AD Ramai-ramai Kecam Effendi Simbolon

MKD Batal Panggil KSAD Dudung Soal Prajurit TNI AD Ramai-ramai Kecam Effendi Simbolon

Nasional
KPK Panggil Direktur Asia Cargo Airline dan Seorang Mahasiswa Terkait Kasus Lukas Enembe

KPK Panggil Direktur Asia Cargo Airline dan Seorang Mahasiswa Terkait Kasus Lukas Enembe

Nasional
Survei LSJ: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Ungguli Ganjar dan Anies

Survei LSJ: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Ungguli Ganjar dan Anies

Nasional
Panglima TNI Revisi Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Taruna, Ini Alasannya

Panglima TNI Revisi Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Taruna, Ini Alasannya

Nasional
IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal 'Private Jet' Brigjen Hendra Kurniawan

IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal "Private Jet" Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Nasional
Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Nasional
Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Nasional
KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.