Pemerintah Susun Peta Jalan Pengembangan Desa Tertinggal 2017

Kompas.com - 19/10/2016, 21:33 WIB
Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pelaksanaan Undang-undang Desa di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (19/10/2016). Rapat tersebut dihadiri oleh Menko PMK Puan Maharani, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Dimas Jarot BayuRapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pelaksanaan Undang-undang Desa di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (19/10/2016). Rapat tersebut dihadiri oleh Menko PMK Puan Maharani, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menyepakati penyusunan peta jalan atau roadmap desa yang akan dikembangkan pada 2017.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani mengatakan, peta jalan tersebut akan digunakan untuk memetakan pengembangan desa tertinggal di Indonesia secara lebih tepat dan matang.

Peta jalan tersebut disusun bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

"Dalam kesempatan ini juga kami sudah menyepakati bahwa 2017 ada roadmap berdasarkan desa-desa untuk dikembangkan secara lebih baik dan matang," ujar Puan usai rapat koordinasi tingkat menteri terkait Pelaksanaan Undang-undang Desa di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Menurut Puan, penyusunan peta jalan tersebut akan membantu pemerintah mendapatkan informasi kebutuhan desa untuk dapat menjadi desa mandiri.

Bahkan, peta jalan ini diharapkan dapat mendorong desa membuat produk unggulan yang mampu menunjang ekonomi nasional.

"Apa saja yang dibutuhkan bahkan sampai menuju pada one village one product. Apa yang bisa diambil atau dikembangkan dari satu provinsi atau kabupaten/kota melalui desa, sehingga bisa menunjang ekonomi secara nasional," ujar Puan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Puan juga mengatakan peta jalan tersebut akan dijadikan dasar pengembangan desa oleh 18 kementerian yang turut terlibat.

"Juga peta itu akan jadi pegangan oleh 18 kementerian lembaga untuk bisa mengembangkan daerah itu menjadi daerah yang ekonominya baik dan masyarakatnya sejahtera," ucap Puan.

Puan menuturkan, surat keputusan bersama (SKB) empat menteri akan dibuat guna mendukung penyusunan roadmap tersebut. SKB tersebut akan melibatkan Menteri Desa PDDT, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.