Suciwati Kecewa terhadap Respons Presiden Jokowi dalam Kasus Munir

Kompas.com - 19/10/2016, 15:23 WIB
Istri aktivis HAM Munir, Suciwati, saat memberikan keterangan terkait keputusan KIP atas dokumen TPF kasus pembunuhan Munir, di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016). Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan dokumen TPF Kasus pembunuhan Munir harus diumumkan ke publik. Kristian ErdiantoIstri aktivis HAM Munir, Suciwati, saat memberikan keterangan terkait keputusan KIP atas dokumen TPF kasus pembunuhan Munir, di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016). Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan dokumen TPF Kasus pembunuhan Munir harus diumumkan ke publik.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Istri aktivis HAM almarhum Munir Said Thalib, Suciwati, merasa kecewa dengan respons Presiden Joko Widodo dalam menindaklanjuti keputusan Komisi Informasi Pusat terkait hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir.

Menurut Suciwati, perintah Presiden Jokowi kepada Jaksa Agung untuk menemukan dokumen tersebut tidak akan menjawab akar permasalahannya.

"Perintah Presiden Joko Widodo kepada Jaksa Agung beberapa waktu lalu tidak menjawab persoalan ini," ujar Suciwati saat memberikan keterangan pers, di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016).

Suciwati mengatakan, sejak putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 025/IV/KIP-PS-A/2016 tanggal 10 Oktober 2016, seharusnya Presiden Jokowi menyatakan kesediaannya untuk membuka hasil TPF kasus Munir kepada publik.

Sebab, dalam putusan tersebut, KIP menyatakan, dokumen hasil penyelidikan TPF Munir adalah informasi yang harus diumumkan kepada masyarakat.

Sebagai keluarga korban, Suciwati merasa tidak mendapatkan kepastian hukum selama belasan tahun sejak suaminya dibunuh.

Pemerintah dinilainya tidak melakukan langkah konkret untuk mencari auktor intelektual pembunuhan Munir.

"Saya meminta Presiden tidak menunda atau mengulur waktu untuk mengumumkan hasil penyelidikan TPF kasus Munir," kata Suciwati.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur Kontras Yati Andriyani menuturkan, desakan kepada pemerintah bukan sekadar persoalan dokumen, melainkan upaya untuk mengungkap pelaku pembunuhan Munir.

Jika Presiden Joko Widodo bersikap tegas dan memiliki kemauan membuka hasil TPF, Yati optimistis kasus Munir bisa kembali diteruskan.

"Pemerintah harusnya paham ini bukan sekadar dokumen, tapi ini tentang pengusutan kasus pembunuhan Munir," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Nasional
Klaster Sekolah  Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Klaster Sekolah Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Nasional
Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Nasional
Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Nasional
Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

Nasional
Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

Nasional
Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

Nasional
Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

Nasional
Polri Dukung Pemberian Sanksi Sosial untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Polri Dukung Pemberian Sanksi Sosial untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Kemenlu: 718 WNI Jemaah Tabligh Masih di Luar Negeri, 701 di India

Kemenlu: 718 WNI Jemaah Tabligh Masih di Luar Negeri, 701 di India

Nasional
Mendagri Sebut Debat Publik Calon Kepala Daerah Bakal Usung Tema Covid-19

Mendagri Sebut Debat Publik Calon Kepala Daerah Bakal Usung Tema Covid-19

Nasional
Wapres Soroti Penyerapan Anggaran yang Rendah di Tengah Pandemi

Wapres Soroti Penyerapan Anggaran yang Rendah di Tengah Pandemi

Nasional
Veronica Koman Mengaku Kembali ke Indonesia Setelah Selesaikan Studi di Australia

Veronica Koman Mengaku Kembali ke Indonesia Setelah Selesaikan Studi di Australia

Nasional
Lagi, ABK WNI Meninggal di Kapal China, Menlu Minta Pemerintah China Investigasi

Lagi, ABK WNI Meninggal di Kapal China, Menlu Minta Pemerintah China Investigasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X