DPR Setujui Usulan Pemerintah tentang RUU Persetujuan Paris Mengenai Perubahan Iklim

Kompas.com - 19/10/2016, 13:29 WIB
Sidang Paripurna DPR, Rabu (19/10/2016). Kompas.com/Rachmat Nur Hakim Rachmat Nur HakimSidang Paripurna DPR, Rabu (19/10/2016). Kompas.com/Rachmat Nur Hakim
|
EditorKrisiandi

JAKARTA. KOMPAS.com - DPR menyetujui usulan pemerintah terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka kerja Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai Perubahan Iklim 2015 (Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change 2015).

Usulan tersebut diajukan Pemerintah sejak dua minggu yang lalu. Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan mengatakan dalam proses pembahasan di Badan Musyawarah dan di Komisi VII, usulan Pemerintah terkait RUU Persetujuan Paris langsung diterima oleh semua fraksi.

"Semua fraksi pada saat pembahasan di Badan Musyawarah dan Komisi VII langsung menerima dan sepakat untuk ditindaklanjuti di pembahasan tingkat ke dua di Paripurna hari ini," ujar Gus saat menyampaikan hasil rapat Komisi VII di ruang Rapat Paripurna Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Ia menambahkan Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mendukung pelaksanaan Persetujuan Paris yang bertujuan mengendalikan efek samping akibat perubahan iklim.

Di antaranya, Gus menyebutkan yakni UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Perubahan Iklim.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar yang hadir dalam Rapat Paripurna mengucapkan terima kasih atas persetujuan yang diberikan DPR.

"Terima kasih atas persetujuan yang diberikan DPR," ucap Siti.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kompas TV Dampak El Nino dan La Nina Terhadap Indonesia

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Minta NTT Persiapkan Diri  Sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Luhut Minta NTT Persiapkan Diri Sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Nasional
Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Nasional
Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Nasional
Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Nasional
Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Nasional
Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Nasional
Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Nasional
Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Nasional
Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Nasional
Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Nasional
Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Nasional
Satgas: Apa Pun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Satgas: Apa Pun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Melonjak, Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
KPK Sebut Belum Terima LHKPN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

KPK Sebut Belum Terima LHKPN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X