JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa total estimasi kerusakan dan kerugian pascabencana banjir bandang Garut pada September lalu mencapai Rp 288 miliar.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, nilai tersebut berasal dari kajian penilaian di lima sektor yaitu permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor.
"Untuk sektor permukiman dengan sub-sektor perumahan dan prasarana lingkungan memiliki nilai kerusakan dan kerugian sekitar Rp 83 miliar," ujar Sutopo melalui keterangan tertulis, Selasa (18/10/2016).
Menurut Sutopo, persoalan yang sangat mendasar adalah pendanaan terhadap proses rehabilitasi-rekonstruksi.
Oleh sebab itu dibutuhkan sinergi pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha pada tahap rehabilitasi-rekonstruksi, paling tidak dapat memperingan beban masyarakat Garut pascabencana.
Pemerintah daerah memperkirakan skema pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), tetapi tentu jumlah yang dianggarkan tidak mencukupi total nilai kerusakan dan kerugian.
"Dunia usaha atau pun Badan Usaha Milik Negara maupun masyarakat dapat berperan untuk mendukung proses rehab-rekon tersebut, seperti pascabencana Banjarnegara dan Purworejo," ucap Sutopo.
"Dunia usaha dan masyarakat terbukit mampu untuk mempercepat proses rehab-rekon pascabencana," kata dia.
Di sisi lain, pemahaman warga yang terdampak atau pun mereka yang berada di kawasan rawan sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses rehabilitasi-rekonstruksi.
Sutopo menuturkan, saat Rapat Koordinasi Rencana Aksi Rehabilitasi-Rekonstruksi Pascabencana Banjir Bandang Garut pada Selasa (18/10) di Graha BNPB, Jakarta Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Iman Alirahman mengatakan bahwa aparatnya mengalami kesulitan untuk meyakinkan warga pindah.
"Sekalipun diberi rumah, mereka memaksakan, untuk membangun kembali rumahnya di lokasi terdampak," tutur Sutopo.
Sementara ini, menurut Sutopo, pemerintah pusat telah berkomitmen pada penyediaan dua tower rumah susun berkapasitas masing-masing 70 KK dan 50 unit dengan skema rumah khusus.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati, data pengungsi yang terdampak banjir bandang berjumlah 787 KK (2.525 jiwa) dan data rumah rusak berjumlah 2.529 unit dengan rincian 830 rusak berat, 473 rusak sedang, dan 1.226 rusak ringan.
Rehabilitasi-rekonstruksi pascabencana banjir bandang Garut ini akan berlangsung selama tiga tahun, dari 2016 hingga 2018.
"Setelah tiga tahun, nantinya pembiayaan dianggarkan pada APBD Pemerintah Kabupaten Garut. Namun demikian tidak tertutup kesempatan terhadap berbagai pihak untuk bersinergi mempercepat proses rehab-rekon Garut," ucapnya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
