Kompas.com - 18/10/2016, 17:22 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), di Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/8/2016). Kristian ErdiantoMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), di Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/8/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai korupsi yang melibatkan kepala daerah bukan disebabkan lemahnya pengawasan. Perilaku korup pejabat disebabkan mentalitas koruptif. 

"Kalau sampai hari ini ada kepala daerah dan anggota DPRD yang kena OTT (operasi tangkap tangan) atau akhirnya terkuak ada indikasi korupsi, itu bukan salah dari sistem pengawasan tapi kembali ke mentalitas oknum," kata Tjahjo di Kompleks Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/10/2016).

Menurut Tjaho, pengawasan internal seluruh aparatur pemerintah pusat dan daerah telah dilakukan secara ketat.

Mereka, kata Tjahjo, seharusnya telah memahami area rawan korupsi dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

"Ini sinkron dengan apa yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Pungli satu rupiah pun harus diberikan sanksi yang ketat," ucap Tjahjo.

(Baca: KPK Tetapkan Wali Kota Madiun sebagai Tersangka)

Tjahjo menuturkan, jika kepala daerah terkena OTT pihaknya akan langsung memberikan sanksi, seperti pemberhentian jabatan hingga pemberhentian tidak hormat.

Dalam hal itu, Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Kalau dia dari partai politik, kami yakin pimpinan partai akan memberi sanksi pemecatan, kecuali dia sedang dalam proses saksi atau tersangka tetap kami gunakan asas praduga tak bersalah," ujar Tjahjo.

Terkait pemberian bantuan hukum bagi kepala daerah atau pejabat di lingkungan Kemendagri, tambah Tjahjo, tergantung pada situasi.

Di lingkup Kemendagri, Tjahjo menyebutkan telah memberikan sanksi kepada 24 orang. Sanksi tersebut antara lain berupa penundaan jabatan hingga pemecatan secara tidak hormat.

Kompas TV Gedung DPRD Kebumen Sepi Pasca OTT

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

Nasional
Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Nasional
Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Nasional
Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Nasional
Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Nasional
UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.