Kompas.com - 18/10/2016, 16:51 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, program bersih-bersih pungutan liar di tubuh Polri bukan sekadar untuk mematuhi perintah Presiden Joko Widodo baru-baru ini.

Penegasan Presiden bahwa seluruh instansi di Indonesia harus bebas pungli bertepatan dengan momen tangkap tangan oknum pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan.

Namun, penegakan sanksi terhadap oknum polisi pungli sudah dilakukan sejak lama di bawah pengawasan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

"Penindakan yang kami lakukan tidak semata-mata hanya klise, tapi kami melakukannya sudah jauh sebelum ada yang terjadi OTT di Kementerian Perhubungan," ujar Martinus di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/10/2016).

Martinus mengatakan, setelah tangkap tangan itu, polisi dianggap berani menindak oknum di luar, sementara oknum di dalam tak terjamah. Ia menegaskan bahwa anggapan tersebut salah.

Mulai 17 Juli hingga 17 Oktober 2016, Divisi Propam telah menangani 235 kasus pungutan liar oleh oknum polisi se-Indonesia.

Oknum polisi yang diduga melakukan pungli paling banyak ditemukan pada fungsi lalu lintas, yakni sebanyak 160 kasus. Disusul dengan fungsi pemeliharaan keamanan sebanyak 39 kasus, dan fungsi reserse kriminal sebanyak 26 kasus.

Pelanggaran paling banyak ditemukan di Polda Metro Jaya, yakni 33 kasus.

"Ada surat edaran dari Kadiv Propam untuk setiap Kabid Propam masing-masing Polda lakukan penindakan. Kalau misalnya tidak ada, patut dipertanyakan kenapa tak ada," kata Martinus.

Ada tiga jenis sanksi yang bisa dikenakan terhadap oknum polisi yang melakukan praktik pungli, yaitu berdasarkan ketentuan etik, ketentuan disiplin, dan ketentuan pidana.

Sejauh ini, sebanyak 140 kasus diidentifikasi termasuk pelanggaran disiplin, 83 kasus pelanggaran etik, dan 12 kasus pelanggaran pidana.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, kata Martinus, terus menekankan untuk melakukan tangkap tangan terhadap oknum polisi nakal. Komitmen antipungli juga harus digalakkan agar tak hanya penindakan terhadap eksternal, tapi juga internal.

"Kapolri dan semua jajaran berkomitmen tidak terjadi penyalahgunaan wewenang ini," kata Martinus.

Kompas TV Kapolri: OTT di Kemenhub Soal Pungli Perizinan Kapal
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.